Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah membuka data stok energi secara reguler dan transparan di tengah ancaman gangguan pasokan minyak dan LPG akibat memanasnya situasi di kawasan Teluk. IESR menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mencegah kepanikan publik, meredam spekulasi, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap langkah antisipasi pemerintah.
IESR menyatakan, jaminan pemerintah mengenai ketersediaan BBM dan gas memang penting pada fase awal krisis. Namun, menurut IESR, pernyataan tersebut perlu ditopang keterbukaan informasi tentang kondisi riil cadangan, skema pengamanan pasokan, serta dampak yang mungkin muncul terhadap biaya energi nasional.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menekankan komunikasi pemerintah dalam situasi krisis energi harus dibangun di atas data yang terbuka. “Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis,” kata Fabby dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sejumlah langkah menyusul ancaman krisis pasokan energi setelah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Teluk. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan beberapa program, antara lain pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW), penggantian PLTD dengan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai, konversi 120 juta motor bakar menjadi motor listrik, work from home (WFH) sehari dalam sepekan, hingga percepatan program B50.
Dalam konferensi pers pada Selasa (31/3/2026), pemerintah juga memaparkan langkah antisipasi yang dibingkai dalam efisiensi energi nasional. Langkah tersebut mencakup efisiensi anggaran, penghematan energi, dan pembatasan pembelian BBM maksimal 50 liter per hari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah mengidentifikasi sumber pasokan energi fosil dari negara lain untuk mengamankan kebutuhan nasional. Pemerintah juga menyebut cadangan energi Indonesia, baik BBM maupun gas, masih berada di atas standar minimum nasional.
Fabby menilai pernyataan pemerintah diperlukan untuk mencegah masyarakat melakukan pembelian berlebihan. Namun, ia menegaskan keterbukaan mengenai kondisi riil stok tetap menjadi faktor utama untuk meredam spekulasi. “Komunikasi yang terbuka mengenai kondisi riil stok LPG dan BBM adalah kunci untuk mencegah spekulasi yang merugikan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya.
IESR menambahkan, transparansi stok energi tidak hanya penting dari sisi psikologis publik, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan energi pemerintah. Menurut IESR, masyarakat sensitif terhadap jarak antara pernyataan resmi dan realitas di lapangan. Ketika informasi terbatas, ruang bagi rumor dan spekulasi dinilai semakin lebar.
