Dinamika hubungan antara Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharudin menjadi perhatian publik setelah beredar video viral yang menampilkan Ahmad Baharudin berbicara di media sosial mengenai dirinya yang disebut tidak dilibatkan dalam pemerintahan.
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Tri Hariadi.
Situasi ini turut mendapat sorotan dari pengamat politik Tulungagung, Andreas Andrie Djatmiko. Ia menilai tren ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya juga terlihat di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Menurut Andreas, salah satu pemicu yang kerap muncul berkaitan dengan kewenangan pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyebut, dalam sejumlah kasus, wakil bupati merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, sehingga memunculkan kesan negatif di tengah masyarakat.
Andreas menegaskan, meski Undang-Undang Pemerintahan Daerah menempatkan kewenangan utama pada bupati, hal itu tidak semestinya membuat peran wakil bupati dikesampingkan. Ia mengingatkan bahwa bupati dan wakil bupati dipilih masyarakat dalam satu paket, sehingga keduanya dituntut bekerja bersama.
“Masyarakat memilih bupati dan wakil bupati dalam satu paket. Artinya, mereka harus bekerja bersama. Jangan sampai ada disintegrasi, karena masing-masing punya basis pendukung sendiri. Kalau pecah, ini berbahaya,” ujar Andreas saat dikonfirmasi, Senin (29/9/2025).
Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Jember dan Sidoarjo, di mana perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya dinilai dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Menurutnya, kondisi seperti itu berpotensi dimanfaatkan lawan politik untuk melemahkan kinerja pemerintahan.
Karena itu, Andreas mengingatkan agar komunikasi yang terputus segera diperbaiki agar Tulungagung tidak mengalami situasi serupa. Ia juga meminta masyarakat tidak terlalu terjebak pada isu disharmoni di tingkat pimpinan daerah.
Andreas menekankan fokus utama tetap pada program pembangunan serta janji kampanye yang telah dicanangkan. Jika ada persoalan internal, ia menilai hal tersebut perlu segera diselesaikan dengan menurunkan ego masing-masing demi keberlangsungan pemerintahan yang baik.
Lebih lanjut, Andreas menilai masa jabatan politik lima tahun tergolong singkat. Jika bupati dan wakil bupati memiliki rencana melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya, ia menyebut harmonisasi dan citra positif di mata publik perlu terus dijaga.
