Hoaks terkait pendaftaran hingga pengecekan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah kembali marak beredar di media sosial. Konten menyesatkan tersebut umumnya menyertakan tautan pendaftaran atau cek bantuan yang mengarahkan pengguna ke situs tertentu.
Saat tautan diklik, pengguna biasanya diminta mengisi data pribadi, seperti nama dan nomor telepon. Pola ini dinilai berisiko karena dapat mengarah pada penipuan.
Salah satu hoaks yang beredar adalah klaim adanya tautan pendaftaran untuk mendapatkan BLT UMKM. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan konten terkait “BLT UMKM Bantuan 5 Juta untuk semua pelaku UMKM” yang beredar di media sosial merupakan hoaks, tidak benar, dan terindikasi penipuan.
Sementara itu, Kementerian Sosial menegaskan proses pendaftaran BLT Kesra harus dilakukan melalui saluran resmi guna menghindari potensi penipuan. Salah satu cara pendaftaran disebutkan melalui Aplikasi Cek Bansos.
Berikut sejumlah hoaks seputar BLT yang beredar di media sosial:
1) Klaim tautan pendaftaran BLT UMKM Rp 5 juta
Beredar unggahan Facebook pada 28 Februari 2026 yang mengklaim adanya pendaftaran “Bantuan BLT UMKM” untuk semua pelaku UMKM dengan nilai Rp 5.000.000. Unggahan itu menyertakan poster bergambar Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan tombol “daftar sekarang”. Saat menu pendaftaran diklik, pengguna diarahkan ke situs yang meminta identitas, seperti nama dan nomor telepon.
2) Klaim tautan pendaftaran BLT Rp 900 ribu periode Februari 2026
Unggahan Facebook pada 3 Februari 2026 menyebut pemerintah kembali menyalurkan BLT Rp 900 ribu untuk periode Februari 2026 dan menyertakan menu “daftar”. Tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram.
3) Klaim tautan cek BLT Kesra 2026 bagi pengguna Telegram
Unggahan Facebook pada 9 Januari 2026 mengklaim adanya dana bantuan BLT hingga Rp 900.000 bagi pengguna Telegram, disertai tautan untuk mengecek nama penerima. Tautan itu mengarah ke situs yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi, seperti nama sesuai KTP serta nomor Telegram.
Masyarakat diimbau berhati-hati terhadap tautan pendaftaran atau pengecekan BLT yang beredar di media sosial, terutama yang meminta data pribadi. Pemerintah menekankan agar proses pendaftaran dilakukan melalui saluran resmi, termasuk melalui Aplikasi Cek Bansos untuk layanan yang berada di bawah Kementerian Sosial.
