Peredaran hoaks yang mengklaim KTP “berisi” bantuan sosial (bansos) kian marak di tengah masyarakat. Modus ini memanfaatkan kebutuhan warga terhadap bantuan, sekaligus mengincar data pribadi penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Informasi menyesatkan tersebut beredar melalui berbagai kanal, mulai dari pesan singkat, WhatsApp, hingga media sosial seperti Facebook. Warga diimbau tetap waspada dan tidak mudah tergiur janji pencairan bansos dalam jumlah besar atau proses yang diklaim sangat cepat.
Sejumlah unggahan yang beredar umumnya menyertakan tautan menuju halaman tertentu yang menampilkan formulir pendaftaran. Di halaman itu, pengguna diminta mengisi identitas pribadi, seperti provinsi hingga nomor Telegram, yang berpotensi disalahgunakan.
Salah satu klaim yang muncul adalah tautan pendaftaran “bansos KTP” senilai Rp 2,5 juta untuk periode November/Desember. Unggahan tersebut beredar di Facebook pada 6 November 2025, disertai narasi ajakan untuk segera mengecek nama serta poster bertuliskan bahwa “di dalam KTP terdapat bantuan senilai 2,5 juta di bulan NOVEMBER/DESEMBER”. Tautan yang disertakan mengarah ke situs yang menampilkan formulir pendaftaran dan meminta data seperti provinsi serta nomor Telegram.
Klaim serupa juga muncul terkait “cek isi KTP penerima bansos Oktober 2025”. Unggahan yang beredar di Facebook pada 10 Oktober 2025 menuliskan bahwa di dalam KTP terdapat bansos senilai Rp 7 juta dan meminta pengguna segera mengecek sebelum terlambat. Tautan pada unggahan itu mengarah ke halaman formulir digital yang meminta informasi pribadi, termasuk provinsi dan nomor Telegram aktif.
Selain itu, beredar pula klaim tautan pendaftaran bansos KTP senilai Rp 7 juta. Unggahan di Facebook pada 9 Oktober 2025 menampilkan narasi yang mirip—mengklaim bansos Rp 7 juta hanya berlaku pada Oktober 2025—serta menyertakan tautan yang mengarahkan pengguna ke formulir digital untuk memasukkan data pribadi seperti nama dan nomor Telegram.
Maraknya ragam hoaks tersebut menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati saat menerima informasi bantuan sosial, terutama yang meminta data pribadi melalui tautan tertentu. Mengenali pola hoaks dinilai penting untuk mencegah kerugian finansial maupun penyalahgunaan identitas.
