Peredaran hoaks terus tumbuh mengikuti peristiwa besar dan isu yang sedang ramai dibicarakan, termasuk pemilihan presiden 2024 yang baru berlalu. Selama literasi digital dan kemampuan publik memeriksa informasi belum membaik, para pemeriksa fakta diperkirakan akan terus berhadapan dengan arus misinformasi yang tak kunjung surut.

Benyamin Kurniawan, yang akrab disapa Eben, mengaku nyaris tak pernah menyimak percakapan di grup WhatsApp keluarganya. Grup itu biasanya dipenuhi kiriman ayat-ayat Alkitab, info kesehatan, dan rekomendasi wisata kuliner. Namun situasinya berubah sejak awal 2024, ketika konten politik mulai masuk dan semakin deras menjelang pemungutan suara 14 Februari.

Pada 5 Januari, misalnya, tantenya membagikan tautan video Facebook yang mengabarkan mahasiswa akan turun ke jalan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo “dan kroninya” pada 8–10 Januari. Setelah itu, beragam konten politik—termasuk yang jelas-jelas hoaks—muncul silih berganti. Ada video kompilasi wawancara anak muda yang membahas alasan tidak memilih Prabowo Subianto, video yang menuding Anies Baswedan sengaja menggerakkan buruh berdemo pada hari Imlek, hingga potongan pidato Jokowi yang disambung dengan suara dukungan kepada Ganjar Pranowo yang diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Eben melihat benang merah dari konten-konten tersebut: sebagian besar menyoroti keburukan atau melontarkan tuduhan tanpa dasar yang menyudutkan Prabowo dan Anies, atau sebaliknya mempromosikan Ganjar. Mayoritas anggota keluarganya memang pendukung Ganjar, sehingga konten yang beredar sejalan dengan preferensi mereka.

Eben yang mendukung Prabowo akhirnya terpancing untuk merespons ketika ibunya membagikan tautan video Instagram pada 12 Februari. Dalam video itu, seseorang mempertanyakan rencana Gibran Rakabuming Raka—calon wakil presiden pendamping Prabowo—untuk “menaikkan pajak ke angka 23%”. Menurut Eben, konten tersebut menyesatkan dan lahir dari miskomunikasi berlapis.

Dalam dokumen visi-misi, pasangan Prabowo-Gibran menyampaikan rencana menaikkan rasio penerimaan negara (mencakup pajak dan non-pajak) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%. Namun saat debat cawapres Desember 2023, Mahfud MD keliru mengutipnya sebagai rasio pajak 23%. Dalam tanggapan debat, Gibran juga tidak benar-benar meluruskan dan lebih banyak membahas upaya menaikkan penerimaan pajak. Akibatnya, banyak orang menangkap seolah Gibran akan menaikkan pajak penghasilan hingga 23%, termasuk pembuat video yang beredar di grup keluarga Eben.

Eben lalu melakukan pencarian sederhana di internet untuk memahami istilah rasio penerimaan negara dan rasio pajak, serta menelusuri pernyataan Gibran. Ia menulis sanggahan di grup WhatsApp keluarganya dengan bahasa sederhana. Namun pesannya tak ditanggapi. Obrolan grup justru beralih ke topik lain, seperti ide berbisnis pempek.

Dari pengalaman itu, Eben menyimpulkan bahwa yang mudah viral adalah hoaksnya, bukan klarifikasinya.

Hoaks mengikuti tren dan memanfaatkan lemahnya literasi

Menurut Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo, Aribowo Sasmito, hoaks kerap menunggangi tema yang sedang ramai agar terasa relevan dan lebih mudah menyebar. Karena itu, hoaks sering muncul mengikuti peristiwa besar seperti pandemi Covid-19, kecelakaan pesawat, bencana alam, atau perang Israel-Hamas—dan juga meningkat saat musim politik, termasuk pemilu presiden dan pilkada.

Ledakan pengguna ponsel pintar dan media sosial, ditambah internet yang makin cepat, murah, dan luas jangkauannya, mempercepat banjir informasi—baik yang akurat maupun menyesatkan. Per Januari 2024, Indonesia memiliki 185,3 juta pengguna internet, dan sekitar 75% di antaranya adalah pengguna media sosial aktif, merujuk laporan We are Social dan Meltwater. Pada saat yang sama, terdapat 353,3 juta nomor seluler aktif, meski jumlah penduduk 278,7 juta, mengindikasikan banyak orang menggunakan lebih dari satu ponsel.

Angka tersebut berjalan beriringan dengan tantangan literasi. Skor membaca pelajar Indonesia dalam PISA 2022 hanya 359, terendah sejak Indonesia ikut serta pada 2001. Sementara indeks literasi digital 2023 tercatat 3,65 dari 5 (naik tipis dari 3,54 pada 2022) berdasarkan survei Katadata Insight Center bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun pada indikator kecakapan digital—yang mencakup kemampuan mengecek ulang informasi—skornya justru turun dari 3,52 menjadi 3,50.

Managing director LSM Pantau Hoaks, Moses Parlindungan Ompusunggu, menilai kemajuan media sosial sebagai sumber informasi berlangsung sangat cepat, sementara pembekalan literasi media dan informasi belum mampu mengimbangi laju tersebut. Dampaknya, variasi dan jumlah hoaks ikut meningkat.

Mafindo mencatat 2.330 hoaks sepanjang 2023, dengan 1.292 di antaranya hoaks politik, termasuk yang terkait pemilu 2024. Berdasarkan temuan Mafindo, sumber hoaks terbesar berasal dari YouTube (44,6%) dan Facebook (34,4%), disusul TikTok (9,3%) dan X (8%). Mafindo juga mencatat hoaks berbentuk video kini lebih marak dibanding musim pemilu sebelumnya yang lebih didominasi foto atau gambar.

Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyebut dominasi hoaks berbentuk video menjadi tantangan besar karena proses pengecekan biasanya lebih rumit dan memakan waktu, terutama bila melibatkan teknologi AI. Selain itu, video sering dibumbui elemen emosional sehingga cepat viral.

Konten yang menyentil emosi lebih mudah menyebar

Eben kembali mencoba mengoreksi informasi lain pada 12 Februari, ketika tantenya membagikan video dengan keterangan “Grace berbalik 180 derajat?” Video itu menampilkan Grace Natalie dari PSI mengatakan, “Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Indonesia, yang toleran, hanyalah Pak Ganjar Pranowo.” Padahal, PSI telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran pada Oktober 2023. Eben menjelaskan bahwa video tersebut merupakan video lama, tetapi lagi-lagi tidak mendapat respons berarti.

Di keluarganya, dukungan pada Ganjar dan penolakan terhadap Prabowo dipengaruhi alasan emosional. Pertama, Prabowo diduga ikut bertanggung jawab atas kerusuhan Mei 1998 yang mengorbankan banyak warga keturunan China, meski keterlibatannya belum terbukti secara hukum. Sebagai peranakan China, sebagian anggota keluarga Eben merasa terganggu oleh isu tersebut. Kedua, PDI-P sebagai partai tempat Ganjar bernaung dianggap banyak membela warga keturunan China, meski dasar anggapan itu tidak dijelaskan.

Aribowo mengatakan hoaks yang efektif biasanya menyentil emosi, terutama marah dan takut. Kombinasi dua emosi itu kerap mendorong orang membagikan ulang informasi yang dianggap penting, sehingga tanpa sadar menjadi agen penyebar hoaks. Dalam kondisi emosional, fakta pun bisa menjadi soal “selera”: informasi yang sejalan keyakinan cenderung dianggap benar, sedangkan yang bertentangan mudah ditolak, meski sudah disertai klarifikasi.

Pola serupa terlihat pada hoaks di luar politik, misalnya hoaks vaksin Covid-19 yang disebut berisi cip pelacak, atau berbagai klaim pengobatan alternatif penyakit kronis. Banyak orang yang mengonsumsi hoaks semacam itu merasa mendapat pencerahan dan menyebarkannya secara sukarela.

Orang tua dan “digital immigrant” rentan terkecoh

Amelia Sabrina, PNS berusia 27 tahun di Jakarta, mengisahkan kebiasaan ayahnya yang rutin membagikan “info kesehatan” tanpa sumber jelas di grup WhatsApp keluarga. Isinya beragam, mulai dari klaim air dingin menyebabkan kanker, teknik tepuk tangan untuk menyembuhkan nyeri pinggang hingga gangguan paru, sampai narasi terompet tahun baru memicu kanker mulut. Informasi itu biasanya berasal dari Facebook, TikTok, SnackVideo, serta grup WhatsApp berbagai komunitas.

Amelia menyebut ayahnya berusia 56 tahun dan pensiunan pegawai Puskesmas, meski bukan tenaga kesehatan, melainkan tenaga administratif. Ia dan saudaranya pernah mengingatkan agar sang ayah tidak mudah percaya, tetapi perubahan tak banyak terlihat. Amelia memilih bersikap lebih tegas hanya jika hoaks yang beredar berpotensi berbahaya, misalnya penipuan.

Menurut Aribowo, kelompok “digital immigrant”—mereka yang tumbuh sebelum era digital—sering gagap menghadapi banjir informasi. Sebagian menyamakan media sosial dengan media tradisional seperti koran atau televisi yang dulu cenderung satu arah, sehingga menerima informasi mentah-mentah. Padahal di media sosial, siapa pun bisa memproduksi dan menyebarkan “berita” tanpa prosedur jurnalistik.

Sesat pikir dan pencatutan otoritas

Selain faktor emosi dan literasi, kesesatan berpikir juga dapat membuat orang terkecoh. Salah satunya appeal to (false) authority, yakni menggantungkan kebenaran pada pihak yang seolah berwenang. Contohnya, pada Juni 2021 beredar pesan berantai WhatsApp yang diklaim berasal dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan menyebut pandemi Covid-19 sebagai “sandiwara” demi kepentingan politik dan bisnis. Nama IDI membuat pesan tampak kredibel, padahal siapa pun bisa mencatutnya.

Contoh lain, pada Februari 2024 beredar konten yang menyebut Rocky Gerung menunjukkan video bukti kecurangan pemilu. Padahal video yang digunakan tidak menampilkan Rocky dan hanya berisi kompilasi berita media massa terkait kecurangan. Narasi soal Rocky hanya muncul pada teks yang menyertai video. Sosok Rocky diposisikan seakan otoritas yang dapat dipercaya, sehingga konten dibagikan tanpa verifikasi.

Hoaks kecurangan pemilu dan risikonya di dunia nyata

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memantau bahwa hoaks kecurangan pemilu berkembang pesat pada musim pilpres 2019. Pada pilpres 2014, hoaks lebih banyak berupa serangan terhadap dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo, untuk memengaruhi opini atau pilihan publik.

Direktur eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai polarisasi emosi publik sejak 2014 hingga 2019 seperti “dirawat”, termasuk lewat pelabelan di media sosial. Akibatnya, pada 2019 tren bergeser: serangan tidak hanya pada kandidat, tetapi juga pada proses dan penyelenggara pemilu. Tren itu disebut berlanjut pada 2024, meski hoaks yang menyerang kandidat tetap ada. Khoirunnisa mencontohkan tim Prabowo yang gencar mengunggah konten untuk membangun citra “gemoy” sebagai upaya mengimbangi serangan hoaks.

Aribowo mengingatkan hoaks kecurangan pemilu membawa risiko karena dapat memicu bahaya di dunia nyata. Ia menyinggung contoh di luar negeri, seperti penyerbuan Gedung Capitol di Amerika Serikat pada Januari 2021 dan penyerbuan gedung-gedung negara di Brasil pada Januari 2023. Di Indonesia, aksi 21–22 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu juga sempat berujung kerusuhan yang menewaskan sembilan warga sipil.

Beban pemeriksa fakta: “mengepel lautan”

Adinda (bukan nama sebenarnya), yang pernah empat tahun bekerja sebagai pemeriksa fakta di sebuah media asing di Indonesia, menggambarkan bagaimana badai hoaks berganti topik dari waktu ke waktu: bencana alam, kecelakaan pesawat, pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas, pengungsi Rohingya, hingga pilpres. Belakangan ia fokus membongkar hoaks di TikTok, dengan tugas memeriksa setidaknya 15 video per hari dan membuat laporan ringkas untuk masing-masing konten.

Ia mengaku pekerjaan itu menyita waktu, tenaga, dan dapat mengganggu kesehatan mental. Saat musim hoaks pandemi, Adinda merasa lelah menghadapi klaim-klaim menyesatkan seperti air rebusan bawang putih untuk menyembuhkan Covid-19 atau tuduhan Bill Gates sebagai dalang pandemi. Namun, menurutnya, tekanan lebih berat muncul ketika memeriksa hoaks terkait perang Israel-Hamas sejak Oktober 2023, karena banyak video berdarah dan narasi yang memicu emosi. Pada suatu hari, ia bahkan merasakan respons fisik seperti merinding dan panik saat hendak mulai bekerja, hingga akhirnya menutup laptop dan menunda pekerjaan.

Fenomena itu mencerminkan beban kerja pemeriksa fakta di tengah arus hoaks yang seolah tak ada habisnya. Dalam enam tahun terakhir, operasi periksa fakta di Indonesia berkembang, terutama sejak 2018 ketika Facebook bekerja sama dengan sejumlah media lokal untuk memberantas hoaks di platformnya. Pada tahun yang sama, CekFakta.com juga hadir sebagai proyek kolaborasi pengecekan fakta yang diinisiasi Mafindo, AJI, dan AMSI, serta didukung Google News Initiative.

Meski jumlah pemeriksa fakta meningkat dan banyak media memiliki divisi cek fakta, kapasitas ini dinilai tetap tidak sebanding dengan volume hoaks. Kepala Tempo Media Lab, Moerat Sitompul, menyebut hoaks “patah tumbuh, hilang berganti”. Manajer riset sekaligus editor tim periksa fakta Tirto, Farida Susanty, mengibaratkan kerja periksa fakta seperti “mengepel lautan”. Aribowo menambahkan, klarifikasi biasanya menyebar jauh lebih sedikit dibanding hoaksnya.

Farida juga menilai laporan periksa fakta kerap kalah menarik karena “tidak seseru hoaksnya”. Hoaks cenderung lebih dramatis, sementara kenyataan terasa membosankan bagi sebagian orang. Ini pula yang, dalam pengalaman Eben, membuat sanggahan di grup WhatsApp keluarganya tak mendapat perhatian.

Tantangan “gang kecil” WhatsApp dan dorongan pencegahan

Eben menyoroti persoalan lain: laporan periksa fakta sering tidak sampai ke ruang-ruang tertutup seperti grup WhatsApp yang menjadi salah satu pusat penyebaran hoaks. Ia mengibaratkan WhatsApp sebagai “gang kecil” yang sulit dijangkau, kecuali ada anggota keluarga atau anak muda yang membawa klarifikasi itu langsung ke dalam percakapan.

Meski begitu, Moerat menilai upaya harus terus berjalan. Ia menyebut kerja jurnalistik dan periksa fakta sebagai pekerjaan tanpa garis finis, dengan fokus pada ikhtiar meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan publik.

Sejalan dengan itu, Mafindo dan sejumlah media mulai menggalakkan pendekatan prebunking, yakni upaya pencegahan dengan mengedukasi publik agar mampu mengenali pola hoaks sebelum terpapar. Aribowo menyebutnya sebagai “vaksin hoaks”. Moses dari Pantau Hoaks menekankan perlunya kolaborasi banyak pihak untuk meningkatkan literasi dan membangun daya tahan masyarakat menghadapi misinformasi.