BANDA ACEH — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala (FKIP USK) mengecam rencana pengadaan mobil dinas oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan anggaran mencapai Rp20 miliar.
Ketua Umum HMI FKIP USK, Rivaldi, menilai kebijakan tersebut tidak peka terhadap kondisi Aceh yang disebutnya masih diliputi bencana dan duka. Ia mengatakan, rencana pengadaan itu mencederai nurani publik karena muncul ketika banyak warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga.
Menurut Rivaldi, persoalan ini tidak sekadar menyangkut administrasi, melainkan juga soal moral dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Ia mempertanyakan prioritas belanja pemerintah di tengah situasi darurat yang dihadapi warga.
“Ketika rakyat Aceh bertahan hidup dari bantuan seadanya, pejabat justru merancang pengadaan mobil dinas bernilai puluhan miliar. Ini adalah potret telanjang ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,” kata Rivaldi.
Ia menilai anggaran Rp20 miliar seharusnya dapat dialihkan untuk penanganan bencana, rehabilitasi rumah warga, bantuan ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Namun, ia melihat yang terjadi justru sebaliknya, ketika masyarakat diminta bersabar sementara fasilitas pejabat tetap diprioritaskan.
Rivaldi juga menyoroti momentum rencana kebijakan tersebut yang disebutnya muncul menjelang bulan suci Ramadan, saat kebutuhan masyarakat meningkat dan para korban bencana dinilai semestinya mendapat perhatian lebih.
“Jika pengadaan ini tetap dipaksakan, maka jelas pemerintah telah kehilangan rasa malu. Negara gagal hadir di saat rakyat paling membutuhkan. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan amanat keadilan sosial,” ujarnya.
Atas dasar itu, HMI FKIP USK mendesak Pemerintah Aceh mengevaluasi dan membatalkan rencana pengadaan mobil dinas BRA. Mereka juga meminta agar anggaran dialihkan secara transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.
