Jakarta — Pakar psikologi politik Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si. menekankan pentingnya peran tokoh publik untuk bersikap seperti negarawan dengan memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan justru memprovokasi massa melalui penyebaran hoaks.
“Kita berharap tokoh-tokoh ini bersikap seperti negarawan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, mementingkan negara dulu. Kalau dia sendiri tukang kompor ya repot, apalagi ‘follower’-nya banyak, umatnya banyak,” kata Hamdi di Jakarta, Jumat.
Menurut Hamdi, provokasi yang berkembang di masyarakat umumnya berangkat dari dua hal utama, yakni hoaks atau fake news dan teori konspirasi. Ia menilai hoaks merupakan yang paling sering muncul, kemudian diikuti teori konspirasi. Ketika keduanya digabungkan, informasi tersebut dapat dengan mudah digiring menjadi provokasi.
Ia menuturkan, masyarakat perlu disadarkan dan diajak berpikir cerdas agar tidak cepat percaya pada hoaks maupun teori konspirasi. Hamdi juga mengingatkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, terlebih karena teknologi saat ini memungkinkan konten dimanipulasi dan disebarkan secara cepat.
“Bisa saja itu diedit sedikit-sedikit kemudian dimasukkan ke grup WA, ke sosmed. Covid sekarang juga gitu, anjuran pemerintah untuk pakai masker dan jaga jarak mereka malah bilang ’Covid itu tidak ada, konspirasi, akal-akalan China dan Yahudi biar kita wajib vaksin’, katanya. Kan seperti itu berita yang beredar,” ujar Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) itu.
Untuk menangkal informasi menyesatkan, Hamdi menyarankan agar masyarakat memperoleh informasi pembanding yang memadai. Ia juga menilai literasi digital perlu diberikan sejak dini, bahkan sejak tingkat taman kanak-kanak (TK).
Hamdi menyebut media sosial jauh lebih sulit dikendalikan dibandingkan media lain, sehingga diperlukan upaya pemantauan dari lembaga terkait. Ia mengatakan Kominfo, Badan Siber, BNPT, kepolisian, dan unsur keamanan lainnya perlu melakukan monitoring serta berupaya menangkal penyebaran konten bermasalah, meskipun hal itu diakui tidak mudah.
“Kominfo, Badan Siber, BNPT, Polisi dan badan-badan keamanan itu harus melakukan monitoring dan sebisa mungkin ditangkal meskipun memang sulit. karena memang ini tantangan-nya sekarang. Nah Kominfo dan Badan Siber perlu untuk memantau ini, mana yang perlu dimatikan dan seterusnya,” tutur dia.
