Jakarta — Pakar Psikologi Politik Prof Hamdi Muluk menilai pasangan ideal bagi Joko Widodo adalah Jusuf Kalla karena dinilai dapat saling melengkapi serta sama-sama berani dan tegas dalam mengambil keputusan.
Hal itu disampaikan Hamdi dalam diskusi bertajuk “Cawapres Ideal 2014” di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis. Dalam diskusi tersebut hadir pula Wakil Ketua DPD RI Laode Ida dan peneliti LIPI Siti Zuhro.
Menurut Hamdi, kecocokan antara calon presiden dan calon wakil presiden menjadi hal penting, meskipun tugas dan fungsi wakil presiden tidak diatur dalam undang-undang. Ia menyinggung pengalaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang kerap disebut memiliki “matahari kembar”. Istilah itu, kata Hamdi, muncul karena Presiden SBY dinilai tidak tegas dan tidak berani mengambil keputusan, sehingga peran tersebut kemudian diambil alih oleh JK yang mampu memanfaatkan peluang.
Hamdi menambahkan, jika Jokowi berpasangan dengan JK, ia meyakini JK tidak akan dominan karena Jokowi dinilai berani dan tegas dalam mengambil keputusan. Namun, ia mengingatkan bahwa situasi seperti pada era SBY-JK bisa terulang apabila presiden memberi ruang.
“Pemerintahan ke depan tergantung pada presiden terpilih, dan wapres bisa melengkapi kekurangannya. Toh, yang akan membuat Keppres tetap presiden, dan tidak ada yang namanya Kepwapres,” kata Hamdi.
Dalam kesempatan itu, Hamdi juga menjelaskan kriteria pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal berdasarkan konsep voting behavior. Ia menyebut ada dua pijakan, yakni retrospektif dan prospektif.
Retrospektif, menurutnya, menilai figur dari rekam jejak atau latar belakang sejak lahir hingga dewasa, termasuk kemampuan, kompetensi, integritas, moral, kejujuran, amanah, ketenangan, serta tidak mudah emosional sebagai calon pemimpin bangsa.
Sementara prospektif menilai apa yang akan dikerjakan ke depan. Hamdi menilai sistem politik di Indonesia belum cukup terbuka untuk penilaian prospektif, terlebih waktu antara Mei hingga Juni 2014 yang disebutnya singkat menjelang penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Karena itu, ia menekankan pentingnya masyarakat memahami visi, misi, dan program kerja pasangan calon agar pemilih tidak salah menentukan pilihan. “Visi, misi dan program kerja yang akan dilakukan oleh capres-cawapres itu harus dipahami rakyat, agar kita tidak membeli kucing dalam karung,” ujarnya.
