Jakarta — Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof Hamdi Muluk, mengingatkan bahwa politisasi agama merupakan hal yang berbahaya. Ia menilai, dalam berbagai konflik besar di dunia, pertentangan yang membawa identitas agama kerap berujung pada konflik dengan jumlah korban yang besar.
Menurut Hamdi, mencampuradukkan identitas agama dan suku ke dalam ranah politik sama dengan memancing di air keruh karena berpotensi memicu konflik dan kerusuhan dalam skala lebih luas.
“Politik yang menyeret agama dan suku itu sungguh sangat berbahaya. Oleh karena itu politik yang bermartabat yang tidak akan membawa dua label itu. Sebab konflik sosial itu umunya merupakan pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dengan identitas seperti agama dan suku,” kata Hamdi di Jakarta, Jumat (19/10).
Nilai agama dapat menjadi rujukan, bukan alat pembenaran
Meski demikian, Hamdi menyebut nilai-nilai luhur dalam agama, seperti penghormatan kepada sesama manusia serta larangan berbuat jahat kepada kelompok lain, dapat diterapkan sebagai bagian dari nilai yang diperjuangkan dalam kepentingan politik.
Ia menekankan, persoalan muncul ketika partai politik menggunakan agama sebagai pembenaran gagasannya, lalu menyalahkan pihak yang tidak mendukung sebagai penentang nilai-nilai agama.
“Tentunya ada masalah ketika menggunakan identitas agama sebagai ‘stempel’ yang sakral dan tidak boleh dikritik,” ujarnya.
Hamdi menambahkan, situasi dapat semakin keruh apabila kritik datang dari kelompok agama lain, karena berpotensi memperbesar ketegangan antar-kelompok.
Pendidikan terbuka dan dialog lintas agama
Untuk menghindari dampak politisasi agama, Hamdi mendorong adanya pendidikan yang lebih terbuka bagi masyarakat luas. Selain itu, ia menilai perjumpaan antar-kelompok agama juga perlu ditingkatkan agar intensitas pertemuan berbagai kelompok masyarakat tetap terjaga.
Menurutnya, pertemuan lintas agama melalui dialog dan kegiatan kebersamaan dapat membangun jaringan yang kuat, sehingga tidak mudah dirusak oleh politisasi agama.
