Keberadaan halte bus di Bali masih menjadi sorotan dan kerap dikeluhkan warga karena dinilai belum memadai. Kondisi tersebut menambah perhatian terhadap fasilitas pendukung transportasi umum yang dibutuhkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
Di tengah keluhan itu, pemerintah provinsi menjalankan proyek pembangunan dua halte. Proyek ini disebut sebagai pembangunan halte pertama yang dilakukan sejak pengelolaan TMD beralih ke pemerintah provinsi.
Pembangunan dua halte tersebut menjadi langkah awal dalam penyediaan fasilitas penunjang layanan bus, sekaligus menandai dimulainya keterlibatan langsung pemerintah provinsi dalam pengadaan halte setelah perubahan pengelolaan TMD.
