Komite Rakyat Provinsi Ha Tinh mengeluarkan dokumen untuk memperkuat transparansi serta mencegah korupsi dan penyimpangan dalam proses peninjauan dan penjualan perumahan sosial. Kebijakan ini ditujukan kepada departemen, lembaga, pemerintah daerah, serta investor proyek perumahan sosial sesuai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing.
Dalam dokumen tersebut, Ha Tinh meminta seluruh pihak terkait melanjutkan pelaksanaan arahan Perdana Menteri dalam Arahan No. 34/CT-TTg tertanggal 11 Desember 2025 tentang perbaikan dan penguatan transparansi serta pencegahan korupsi dalam peninjauan dan penjualan perumahan sosial. Provinsi juga menekankan tindak lanjut atas permintaan Kementerian Konstruksi dalam Dokumen No. 13732/BXD-QLN tertanggal 19 November 2025 terkait perbaikan pengajuan permohonan pembelian dan penjualan perumahan sosial, serta arahan pemerintah pusat dan provinsi dalam dokumen terkait lainnya.
Dinas Konstruksi Ha Tinh, berkoordinasi dengan unit terkait, ditugaskan membimbing, memeriksa, dan mengawasi penerimaan serta persetujuan permohonan pembelian, penyewaan, atau sewa-beli perumahan sosial. Dinas ini juga diminta memperkuat inspeksi pascapelaksanaan guna segera mendeteksi dan menangani pelanggaran dalam kewenangannya atau melaporkan kepada otoritas berwenang untuk diproses sesuai ketentuan.
Sementara itu, Departemen Pertanian dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk menginstruksikan Kantor Pendaftaran Tanah meninjau, menghubungkan, dan memanfaatkan basis data tanah dan perumahan di seluruh provinsi secara efektif. Langkah ini ditujukan untuk mendukung verifikasi individu yang memenuhi syarat menerima kebijakan perumahan sosial. Selain itu, pedoman verifikasi kelayakan perumahan diminta diterapkan secara seragam agar tidak terjadi perbedaan praktik antarwilayah yang dapat menyulitkan warga dan memengaruhi proses peninjauan permohonan.
Dokumen tersebut juga menyoroti peran perusahaan dan organisasi yang terlibat dalam verifikasi kelayakan. Mereka diminta mempublikasikan tanggung jawab hukum lembaga, organisasi, dan investor dalam memverifikasi informasi pemohon serta pendapatan mereka. Tujuannya untuk mencegah pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, sekaligus memastikan verifikasi pendapatan calon pembeli perumahan sosial dilakukan secara akurat, jujur, dan objektif, disertai contoh dari kasus dan insiden di berbagai daerah.
Kepada investor proyek perumahan sosial, Komite Rakyat Provinsi Ha Tinh menegaskan kewajiban mematuhi peraturan secara ketat dalam menerima, memeriksa, dan menyetujui permohonan. Investor juga diminta mempublikasikan secara penuh kriteria, persyaratan, daftar pendaftar, dan hasil persetujuan untuk memungkinkan pengawasan publik. Di saat yang sama, investor harus menetapkan proses verifikasi yang ketat guna mendeteksi dan menolak permohonan bermasalah serta mengusulkan penanganan terhadap kasus pernyataan tidak jujur, pembelian, penjualan, atau pengalihan secara ilegal, maupun upaya memanfaatkan kebijakan untuk keuntungan pribadi.
Di sisi penegakan hukum, kepolisian provinsi akan melanjutkan koordinasi dengan departemen, lembaga, dan pemerintah daerah terkait untuk memantau, memeriksa, serta segera mendeteksi dan menindak tegas aktivitas perantara dan pencarian keuntungan ilegal selama proses pengurusan prosedur, dokumen, dan transaksi perumahan sosial.
