Gubernur Papua Matius D. Fakhiri melakukan audiensi dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai di Jakarta, Kamis (22/1/2026). Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Dalam audiensi itu, Fakhiri menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi mengenai berbagai tantangan pembangunan di Papua. Ia menyoroti pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia, kearifan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Pertemuan juga menekankan kebutuhan membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga generasi muda Papua. Menurut pembahasan dalam audiensi tersebut, kekompakan lintas pihak dinilai penting agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan sejumlah masukan strategis, terutama terkait penerjemahan kebijakan nasional agar sejalan dengan nilai budaya, struktur sosial, dan karakteristik masyarakat Papua. Ia menilai kebijakan yang sensitif terhadap konteks lokal akan lebih mudah diterima dan berpotensi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Fakhiri menegaskan peran pemerintah provinsi sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat di daerah. Karena itu, ia menyatakan setiap program perlu disesuaikan dengan potensi wilayah, kondisi sosial, serta kearifan lokal masing-masing daerah di Papua.
“Audiensi ini menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat, agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Papua,” ujar Fakhiri.
Audiensi dengan Menteri HAM ini juga disebut sebagai bagian dari rangkaian pertemuan Gubernur Papua dengan sejumlah menteri di Jakarta, mengingat masa kepemimpinannya yang baru berjalan sekitar tiga bulan. Ke depan, Fakhiri berencana melanjutkan audiensi dengan beberapa kementerian lain untuk memperkuat kolaborasi di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua berharap penguatan sinergi pusat dan daerah dapat mempercepat pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Tanah Papua.
