Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem akan menjadi pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Saat ini, masih terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus penanganan pemerintah.
“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” ujar Iqbal saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jumat (23/1).
Dalam kesempatan itu, Iqbal menyoroti keterlibatan mitra pembangunan di NTB yang telah berlangsung puluhan tahun. Namun, menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum maksimal karena kolaborasi yang belum terstruktur.
Ia menekankan pentingnya orkestrasi dan kerja sama terpadu antara pemerintah dan mitra pembangunan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Pemerintah provinsi, kata dia, siap mengambil peran sebagai pengarah untuk memastikan keterpaduan program.
Iqbal juga menyampaikan bahwa kemiskinan kerap menjadi akar dari berbagai persoalan sosial, termasuk pernikahan usia dini. Karena itu, penanganannya dinilai tidak bisa dilakukan secara parsial dan perlu pendekatan terintegrasi. Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, mengimplementasikan program Desa Berdaya sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terpadu.
Untuk mendukung penyelarasan program, Pemprov NTB menyatakan akan menyediakan basis data yang akurat mengenai lokasi dan kebutuhan desa-desa yang terdampak. Dengan data tersebut, mitra pembangunan diharapkan dapat menyesuaikan program kerja sesuai arahan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Pemerintah provinsi tugasnya menyediakan data, memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama,” kata Iqbal, mengibaratkan sinergi seperti orkestra.
Ia menambahkan, visi utama pemerintah daerah adalah menurunkan kemiskinan. Sementara itu, sektor unggulan seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.
Melalui rapat koordinasi itu, Pemprov NTB berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan untuk bekerja secara terpadu dan terintegrasi demi mewujudkan NTB yang bebas dari kemiskinan ekstrem.
