Gubernur NTB: Kemiskinan Akar Berbagai Masalah Sosial, Tiga Prioritas Pembangunan Jadi Fokus

Gubernur NTB: Kemiskinan Akar Berbagai Masalah Sosial, Tiga Prioritas Pembangunan Jadi Fokus

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal menilai kemiskinan menjadi persoalan mendasar yang memicu berbagai masalah sosial yang terus berulang di Indonesia. Menurutnya, tanpa penyelesaian yang konkret dan sistematis, program pembangunan berisiko hanya menyentuh permukaan persoalan dan tidak menghasilkan perubahan jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal, yang juga alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dalam Malam Refleksi Milad ke-45 UMY di Masjid K.H. Ahmad Dahlan UMY, Sabtu (28/2). Ia menekankan pentingnya penetapan prioritas pembangunan yang berani menyasar persoalan fundamental.

Iqbal menyebut ada tiga fondasi utama yang menjadi fokus kepemimpinannya, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta transformasi sektor pariwisata menuju pendekatan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

“Saya meyakini bahwa kemiskinan adalah the mother of all social problems. Banyak persoalan sosial bermula dari situ. Selama akar ini tidak diselesaikan, kita hanya akan sibuk menangani gejalanya saja. Karena itu, kemiskinan harus benar-benar ditangani secara serius dan sistematis,” ujarnya.

Ia menegaskan kemiskinan tidak semata berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga persoalan struktural yang berdampak luas pada pendidikan, kesehatan, hingga stabilitas sosial. Karena itu, ia memandang dibutuhkan pendekatan komprehensif agar kebijakan yang diambil tidak berhenti pada solusi jangka pendek.

Iqbal mencontohkan sejumlah persoalan seperti stunting, perdagangan manusia, dan pernikahan dini yang kerap ditangani secara cepat ketika mencuat. Namun, ia menilai masalah-masalah tersebut dapat terus berulang dalam bentuk berbeda apabila akar persoalannya, yakni kemiskinan, tidak disentuh secara serius.

Selain pengentasan kemiskinan, ia menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian daerah. Menurutnya, sektor pangan perlu dibangun secara terintegrasi untuk memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Iqbal menilai integrasi sektor pertanian dan peternakan menjadi langkah strategis agar masyarakat terlibat langsung dalam rantai produksi dan memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Upaya itu, kata dia, juga memerlukan investasi signifikan serta dukungan lintas sektor guna menciptakan sistem pangan yang kokoh dan berkelanjutan.

“Kita harus memastikan sistem pangan kita kuat dan terintegrasi. Tidak bisa lagi hanya bergantung pada kelompok besar atau industri tertentu. Masyarakat harus masuk dalam rantai produksi tersebut. Jika pangan kita kokoh, stabilitas sosial dan ekonomi juga akan jauh lebih terjaga,” jelasnya.

Di bidang pariwisata, Iqbal menggarisbawahi perlunya perubahan paradigma pembangunan. Ia menilai pendekatan yang menitikberatkan pada jumlah kunjungan atau quantity tourism tidak selalu menghasilkan dampak ekonomi optimal maupun menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, ia mendorong pergeseran menuju quality tourism yang lebih selektif dan berorientasi pada nilai tambah.

“Sepuluh ribu orang yang datang dengan daya belanja tinggi bisa jauh lebih berdampak dibandingkan satu juta orang dengan kontribusi kecil. Yang kita bangun adalah kualitas, bukan sekadar angka,” tegasnya.