Jakarta — Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi, menilai menguatnya wacana keamanan nasional di ruang publik belakangan ini perlu disikapi secara kritis. Ia mengingatkan agar isu keamanan tidak berubah menjadi alat politik kekuasaan, terutama dalam dinamika politik jangka menengah menuju Pemilihan Presiden 2029.
Menurut Gian, dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik lebih banyak tersita oleh isu-isu domestik, seperti regulasi perlindungan anak di ruang digital, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, lonjakan harga emas, hingga persiapan arus mudik Lebaran. Namun, ia menyoroti bahwa diskursus tentang ancaman keamanan nasional kemudian muncul secara tiba-tiba dan mendominasi percakapan publik.
Gian juga menyinggung posisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang belakangan disebut-sebut sebagai “menteri banyak urusan” di era Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai ruang gerak Kementerian Pertahanan terlihat semakin meluas hingga menyentuh agenda di luar sektor pertahanan.
“Jika kementerian pertahanan mulai terlalu jauh masuk ke wilayah ekonomi, bisnis, bahkan manuver politik, maka ada risiko terjadinya perluasan kekuasaan yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan,” kata Gian.
Ia menjelaskan, narasi keamanan kerap menjadi instrumen efektif dalam praktik politik modern. Isu ancaman, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk membangun legitimasi kekuasaan, memperkuat citra kepemimpinan yang tegas, sekaligus mengonsolidasikan dukungan politik.
Karena itu, Gian tidak menutup kemungkinan bahwa menguatnya isu keamanan di ruang publik berkaitan dengan dinamika politik menuju 2029. Ia menekankan pentingnya pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, menjaga fokus pada fungsi utama.
“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional, bukan masuk terlalu jauh ke dalam arena politik ekonomi dan bisnis. Jika isu keamanan terus dimainkan dalam logika politik elektoral, yang dirugikan bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga desain keamanan nasional itu sendiri,” ujarnya.
Pernyataan Gian disampaikan dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC) pada Rabu, 11 Maret 2026, di Jakarta Timur. Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Prof. Connie Rahakundini Bakrie, Guru Besar Hubungan Internasional/Pakar Militer dari St. Petersburg State University, Russia; Prof. Heru Susetyo, Guru Besar Bidang Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Hukum Hak Asasi Manusia & Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Dr. Robi Nurhadi, dosen Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri dari Universitas Nasional; serta Dr. Hizkia Yosias Polimpung, peneliti geoekonomi dari Monash University Malaysia.
Forum tersebut diikuti peserta dari berbagai unsur, termasuk organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, peneliti, akademisi, serta masyarakat umum, dan digelar secara hybrid.
