Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merampungkan Survei Kepemimpinan Daerah (Supimda) 2024 yang memetakan isu-isu prioritas warga menjelang Pilkada serentak 2024. FITRA NTB meminta para kandidat kepala daerah tidak terpaku pada polemik elektabilitas, melainkan memberi perhatian pada kebutuhan utama masyarakat serta potensi kerawanan politik uang.
Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda mengatakan survei dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah selama empat hari, pada 9–12 November 2024. Survei tersebut bertujuan memetakan isu prioritas warga, potensi kerawanan politik uang, dan preferensi pemilih sebagai bahan rujukan bagi kandidat dalam merumuskan kebijakan strategis daerah untuk lima tahun ke depan.
Menurut Ramli, temuan terkait kerawanan politik uang juga diharapkan dapat membantu lembaga pengawas pemilu memperkuat pengawasan guna mewujudkan Pilkada yang bersih dan berintegritas. Ia menekankan kandidat dan tim sukses sebaiknya memusatkan perhatian pada isu kunci hasil survei, bukan sekadar persaingan angka elektabilitas.
Berdasarkan hasil survei FITRA NTB, terdapat lima isu paling prioritas menurut masyarakat. Isu tersebut meliputi penyediaan lapangan kerja (64,3 persen), peningkatan layanan pendidikan (64 persen), peningkatan pelayanan kesehatan (63,8 persen), peningkatan infrastruktur jalan (60 persen), serta penyediaan akses air bersih (59,5 persen).
Selain lima isu tersebut, Ramli menyebut kelompok pemilih perempuan juga memprioritaskan pembinaan UMKM (55,4 persen). Ia mengaitkan hal ini dengan data Kementerian Koperasi dan UKM yang menunjukkan jumlah pelaku UMKM perempuan sekitar 60 persen dari total UMKM.
Ramli menyarankan agar kandidat dan tim sukses mengampanyekan program unggulan secara jelas dan konkret terkait isu-isu strategis tersebut. Menurutnya, pendekatan ini dapat mendorong adu gagasan yang lebih nyata, terutama karena tipologi pemilih disebut separuhnya tergolong rasional.
Ia mencontohkan pentingnya penjelasan program tentang penciptaan lapangan kerja dan penyelesaian persoalan akses air bersih yang dinilai masih rendah. Ramli menyebut rendahnya akses air bersih dapat berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat dan membebani keuangan rumah tangga miskin karena harus membeli air dengan harga tinggi, khususnya di kawasan pesisir.
Dalam rilis tertulis, Ramli juga menyinggung kajian anggaran sektor air bersih dan sanitasi yang dilakukan FITRA NTB pada bulan sebelumnya. Ia menyatakan alokasi anggaran penyediaan air bersih masih kecil, antara lain di tingkat Provinsi NTB sekitar 0,6 persen dari APBD, dan di Kabupaten Lombok Timur sekitar 1,4 persen dari APBD. Dengan alokasi terbatas, ia menilai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik akan sulit terealisasi.
