Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menilai rencana Pemerintah Provinsi NTB merenovasi gedung DPRD NTB pada tahun anggaran 2026 belum tepat dilakukan saat ini. FITRA meminta Pemprov mempertimbangkan kembali program fisik tersebut karena berpotensi menyedot anggaran besar.
Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda mengatakan, pemerintah pusat dan daerah tengah menggaungkan efisiensi anggaran, dan kebijakan itu dinilai tidak hanya berlaku tahun ini. Karena itu, menurutnya, wacana renovasi gedung DPRD NTB belum sejalan dengan semangat efisiensi.
“Justru dengan adanya statemen seperti itu tidak tepat ya. Kecuali nanti kalau visi misi Makmur Mendunia ini sudah tercapai. Saya kira bisa lah itu dilakukan. Kalau situasi sekarang nggak tepat,” kata Ramli Ernanda, Rabu, 16 April 2025.
Ramli menilai, anggaran dalam APBD sebaiknya diarahkan pada program yang lebih konkret dan langsung dirasakan masyarakat, sesuai visi dan misi yang disampaikan gubernur. Ia menyebut anggaran fisik dapat diprioritaskan untuk infrastruktur publik seperti perbaikan jalan dan jembatan, terutama beberapa jembatan yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu.
Selain itu, FITRA mendorong Pemprov NTB memusatkan anggaran pada tiga isu prioritas yang digaungkan pemerintahan Iqbal–Dinda, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan upaya menjadikan NTB sebagai destinasi kelas dunia.
“Saya kira itu lebih urgen. Bagaimana kita mamastikan agar anggaran kita yang terbatas ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat untuk publik,” ujarnya.
Ramli juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap serapan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, berdasarkan data triwulan pertama 2025, serapan anggaran dan realisasi PAD masih rendah. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi peringatan bagi kesehatan fiskal daerah ke depan.
“Realisasi PAD kita itu sangat rendah dalam enam tahun terakhir. Bahkan lebih rendah dari saat situasi Covid-19. Ini bisa jadi alarm bahwa fiskal ini ada persoalan ke depan. Sebab jika di triwulan pertama ada masalah, misalnya serapan rendah maka kecenderungan di akhir soal utang dan lain-lain itu akan muncul,” kata Ramli.
Atas dasar itu, FITRA berharap gubernur lebih memfokuskan perhatian pada kinerja birokrasi agar pembangunan dapat berjalan dengan dukungan pendanaan yang memadai serta belanja publik bisa segera dieksekusi.
Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan keinginannya merenovasi Gedung DPRD NTB di Jalan Udayana, Kota Mataram, agar lebih representatif dan layak sebagai fasilitas kerja wakil rakyat. Ia menilai kondisi kantor DPRD NTB saat ini sudah tidak representatif sehingga renovasi perlu dilakukan bertahap mulai tahun depan.
“Saya sendiri sebagai Gubernur merasa tidak puas melihat fasilitas ini. Karena itu kami mohon izin dan dukungan dari bapak ibu anggota dewan bahwa di tahun depan atas initiatif gubernur saya ingin merenovasi secara bertahap seluruh fasilitas di gedung DPRD Provinsi NTB,” kata Iqbal dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat, 11 April 2025.
Gedung DPRD NTB dibangun pada 1998 dan mulai digunakan pada 1999, sehingga saat ini berusia sekitar 27 tahun. Sebagai perbandingan, Kantor Gubernur NTB disebut mengalami renovasi skala besar pada 2024 setelah dibangun pada 1977.
