Menjelang Pemilu 2024, isu politik identitas kembali menjadi perhatian karena dinilai berpotensi memicu konflik dan perpecahan. Untuk membantu mahasiswa memahami isu tersebut, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar seminar nasional bertema “Identitas Politik dan Pencegahan Mobilisasi Kebencian di Indonesia” di Gedung Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Senin (9/10).
Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Dr. Yunita Faela Nisa, mengatakan seminar ini ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa sebagai pemilih muda. Ia menilai proporsi pemilih muda menjadi yang terbesar di Indonesia, sehingga pemahaman yang baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang sehat dan tanpa konflik.
Seminar menghadirkan Wakil Rektor UIN Jakarta, Prof. Ahmad Tholabi, sebagai keynote speaker. Adapun narasumber seminar adalah Dr. Ilmi Amalia dan Dr. phil. Idhamsyah Eka Putra, dosen Universitas Persada Indonesia.
Dalam sambutannya, Prof. Ahmad Tholabi membedakan istilah “identitas politik” dan “politik identitas”. Menurutnya, identitas politik merupakan istilah yang positif karena merujuk pada identitas yang terberi dan melekat pada individu atau kelompok. Sementara itu, politik identitas dipandangnya sebagai aktivitas yang bersifat negatif karena penggunaan identitas dalam politik dapat mendorong konflik dan perpecahan.
Dr. Ilmi Amalia, psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta, memaparkan lebih rinci perbedaan antara identitas politik, politik identitas, dan politisasi identitas. Ia menjelaskan, identitas politik merujuk pada identitas yang relevan dengan politik. Politik identitas, menurutnya, adalah aktivitas sosial-politik yang dilakukan oleh identitas tertentu yang biasanya bertujuan memperjuangkan ketidakadilan yang dialami kelompok tersebut. Sementara politisasi identitas adalah upaya menempatkan identitas sebagai tema sentral dalam wacana politik.
Ilmi juga menekankan bahwa identitas dapat berperan dalam menentukan pilihan terhadap kandidat pemimpin, selain faktor lain seperti evaluasi kinerja kandidat dan kesesuaian dengan program yang ditawarkan.
Sementara itu, Dr. phil. Idhamsyah Eka Putra menyoroti perlunya upaya menangani mobilisasi kebencian di Indonesia. Ia menjelaskan konsep populisme dan perbedaannya dengan demokrasi. Menurutnya, gerakan populisme cenderung memandang kelompoknya lebih baik dan merendahkan kelompok lain yang biasanya minoritas.
Idhamsyah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan dukungan, gerakan populisme akan mempolitisasi identitas atas nama mayoritas. Ia menyebut populisme di Indonesia terdiri dari populisme Islam dan populisme nasionalisme.
Ia juga memaparkan hasil penelitiannya terkait isu PKI. Menurutnya, membangkitkan narasi bahwa manusia pada dasarnya baik dapat menjadi cara untuk menangkal kebencian terhadap keturunan PKI. Penelitian tersebut, kata Idhamsyah, dilakukan untuk menguji hipotesis bahwa ketika manusia percaya atau diingatkan mengenai hakikat manusia yang pada dasarnya baik, maka mereka akan melihat pihak lain secara lebih positif.
Di akhir sesi diskusi, kedua pembicara menyampaikan pandangan bahwa Indonesia dapat terbebas dari politik identitas apabila narasi bahwa manusia pada dasarnya baik terus disosialisasikan. Mereka menilai pendekatan itu terbukti dapat menangkal narasi kebencian terhadap kelompok tertentu, meski waktu terwujudnya kondisi tersebut masih sulit diprediksi.
