Mataram – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya oleh sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dampak tersebut tidak hanya menyasar hotel sebagai penyelenggara kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), tetapi juga merembet ke pelaku UMKM dan sektor usaha informal yang bergantung pada arus kunjungan wisatawan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) NTB, Dewantoro Umbu Joka, menyampaikan keprihatinannya karena kebijakan tersebut dinilai memukul berbagai lini usaha yang terkait dengan kegiatan perjalanan dan kunjungan kerja. Ia mendorong para pemangku kepentingan untuk bersatu menyuarakan dampak kebijakan itu kepada pemerintah pusat.
Menurut Dewantoro, kondisi saat ini menunjukkan penurunan signifikan. Ia menyebut kunjungan wisatawan baru berada di kisaran 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara tingkat okupansi hotel ikut menurun.
Ia menambahkan, dampak minimnya kunjungan tidak hanya dirasakan sektor perhotelan. Pelaku UMKM di ekosistem pariwisata—mulai dari penjual suvenir, pedagang makanan dan minuman, hingga penyedia jasa transportasi—juga ikut terdampak secara langsung.
Dewantoro memaparkan gambaran kontribusi belanja wisatawan, khususnya peserta kunjungan kerja atau MICE, terhadap perputaran ekonomi daerah. Ia menyebut satu peserta dapat membelanjakan sekitar Rp 5 juta selama berada di NTB, sementara satu kegiatan MICE dapat diikuti puluhan hingga ratusan orang.
ASITA NTB memperkirakan potensi kerugian perputaran uang di NTB akibat kebijakan efisiensi anggaran tersebut berada pada kisaran Rp 1 hingga Rp 2 triliun per tahun. Karena itu, ia meminta para pemangku kepentingan bersikap kompak dan lebih lantang menyampaikan dampak negatif kebijakan tersebut.
“Kita harus bersama-sama menyuarakan ke pusat. Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, kami khawatir dampaknya akan meluas hingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran di NTB,” kata Dewantoro.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, Ni Ketut Wolini, menyebut ada sejumlah hotel yang berkonsultasi ke PHRI terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap hotel penyedia MICE, terutama di wilayah Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Sementara itu, hotel di kawasan Gili dan Lombok Tengah disebut memiliki pangsa pasar berbeda karena lebih banyak menyasar wisatawan mancanegara.
