Ruang publik di Kabupaten Malang belakangan diramaikan perdebatan mengenai sebuah baliho milik Perumda Tirta Kanjuruhan. Isu ini mencuat karena tidak adanya foto Wakil Bupati dalam baliho tersebut, sementara foto Sekretaris Daerah (Sekda) terlihat bersanding dengan Bupati.
Menanggapi polemik itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Imam Supi’i, meminta semua pihak tetap jernih dan tidak terjebak dalam tafsir politik yang berlebihan. Menurutnya, persoalan baliho lebih tepat dipahami sebagai hal teknis-formal dan tidak perlu digeser menjadi komoditas konflik kepentingan.
Imam menjelaskan, komposisi gambar pada baliho tersebut disebutnya mencerminkan struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menilai keterbatasan ruang pada baliho membuat penyusunan visual mengikuti struktur formal yang berlaku.
Ia merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam regulasi itu, organ BUMD terdiri dari kepala daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM), Sekda sebagai Dewan Pengawas, serta direksi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Imam menyatakan Wakil Bupati secara normatif bukan bagian dari organ BUMD.
Karena itu, ia menilai penampilan unsur-unsur formal dalam baliho semestinya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan, bukan upaya menghapus peran pihak tertentu. Imam juga menyayangkan apabila energi pimpinan maupun anggota dewan terserap pada hal-hal simbolik, termasuk jika isu ini ditarik ke ranah dugaan “pelecehan” jabatan.
Imam menekankan kritik tetap penting untuk menjernihkan keadaan, tetapi ia mengingatkan agar kritik tidak kehilangan proporsi. Menurutnya, peran Wakil Bupati tetap krusial dalam sistem kepemimpinan daerah sebagai pendamping Bupati, meski fotonya tidak selalu hadir dalam materi visual BUMD.
Ia menilai masyarakat lebih menunggu layanan yang nyata. “Masyarakat tidak sedang menghitung siapa yang ada di foto. Mereka lebih menunggu air yang mengalir lancar, pelayanan yang nyata, dan kerja yang tidak banyak bicara,” kata Imam.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa politik pada akhirnya bukan soal siapa yang paling sering terlihat, melainkan siapa yang paling tepat menempatkan diri sesuai aturan yang berlaku.
