Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Dukungan ini disebut sebagai bagian dari komitmen untuk membenahi tata kelola pendidikan serta memastikan proses penerimaan siswa berjalan transparan dan akuntabel di Kota Bogor.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, saat menghadiri pemaparan dan penandatanganan komitmen dukungan SPMB 2026 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (12/5/2026).
Adityawarman mengapresiasi arahan Pemerintah Kota Bogor yang berfokus pada perbaikan sistem pendidikan. Menurutnya, pembenahan diperlukan untuk meminimalisir praktik-praktik menyimpang yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami dari pihak DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arahan-arahan tersebut, terutama sistem yang memang bertujuan membenahi tata kelola pendidikan,” ujar Adityawarman.
Ia juga menegaskan DPRD akan mengawal pelaksanaan sistem agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendukung terwujudnya visi “Bogor Cerdas” yang diusung Wali Kota Bogor hingga menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput. “Saya akan berusaha mengawal agar sistem yang dibangun tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyatakan kesiapan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya SPMB 2026. Komisi IV berencana memanggil sejumlah dinas terkait untuk memastikan sinkronisasi penerapan sistem di lapangan.
“Kami dari Komisi IV akan mengundang kembali pihak Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan sistem yang dipaparkan sudah sesuai dengan kewenangan kami di Komisi IV,” kata Fajar.
Fajar menambahkan, salah satu tolok ukur keberhasilan SPMB 2026 adalah kepuasan masyarakat. Ia berharap proses penerimaan murid tahun ini dapat berjalan lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski begitu, DPRD tetap menyiapkan langkah antisipatif apabila muncul kendala teknis maupun administratif.
“Nanti kita akan bahas posko pengaduan seperti apa, semoga tahun ini lancar jadi tidak ada posko pengaduan,” tambahnya.
Ke depan, DPRD Kota Bogor juga berencana memperluas komitmen bersama dalam pelaksanaan SPMB 2026. Tidak hanya melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD juga akan menginisiasi keterlibatan langsung pihak sekolah agar penerapan sistem dapat berjalan seragam dan adil bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bogor.
