Denpasar — Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Gerindra, I Ketut Ngurah Aryawan, menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang objektif terkait isu harga bahan bakar minyak (BBM) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyatakan menghormati penyampaian pendapat masyarakat, termasuk aspirasi mahasiswa, sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Menurut Ngurah Aryawan, informasi yang disampaikan kepada publik perlu lengkap agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara utuh. Terkait harga BBM, ia menjelaskan bahwa penyesuaian harga yang terjadi menyangkut Pertamax yang berstatus non-subsidi.
“Terkait harga BBM, yang mengalami penyesuaian harga adalah Pertamax yang berstatus non-subsidi,” kata Ngurah Aryawan di Denpasar, Minggu, 21 Juni 2026.
Ia menambahkan, perubahan harga BBM dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain dinamika harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, serta kondisi geopolitik global yang berdampak pada sektor energi. Sementara itu, ia memastikan BBM yang banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah seperti Pertalite dan Solar bersubsidi masih mendapatkan perlindungan pemerintah sehingga tidak mengalami kenaikan harga.
Dalam kesempatan yang sama, Ngurah Aryawan juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Menurutnya, manfaat MBG tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga berpotensi berdampak lebih luas, termasuk dalam upaya penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan generasi muda, serta mendorong perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja lokal.
Ngurah Aryawan menekankan, perhatian bersama sebaiknya diarahkan pada penguatan tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan baik. Ia menyebut pengawasan ketat, regulasi yang jelas, transparansi anggaran, dan evaluasi berkelanjutan sebagai hal yang perlu diprioritaskan.
“Yang perlu menjadi fokus bersama bukanlah menolak tujuan programnya, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Pengawasan yang ketat, regulasi yang jelas, transparansi anggaran, serta evaluasi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat perlu didukung, sementara kekurangan dalam pelaksanaannya harus terus diperbaiki melalui pengawasan yang kuat. Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya berjalan, tetapi juga menghasilkan capaian yang terukur, tepat sasaran, dan berkeadilan.
