Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Agenda tersebut menjadi forum untuk menyoroti kinerja pemerintah daerah sekaligus membahas aspek transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam paripurna itu, DPRD mencermati pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam LKPJ 2025. Pembahasan diarahkan pada evaluasi kinerja serta keterbukaan informasi sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintahan daerah.
Rapat paripurna LKPJ ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
