Seorang dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Nasional (UNAS) menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam dinamika pro dan kontra terkait penyelenggaraan pilkada oleh DPRD. Sorotan tersebut muncul di tengah perdebatan yang berkembang mengenai posisi dan peran DPRD dalam pelaksanaan pilkada.
Dalam pandangannya, isu penegakan hukum menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian ketika kebijakan atau wacana terkait pilkada memunculkan perbedaan pendapat di ruang publik. Ia menekankan bahwa pembahasan mengenai pilkada tidak dapat dilepaskan dari konsistensi penerapan aturan dan kepastian hukum.
Artikel ini dimuat dalam kanal informasi Universitas Nasional sebagai bagian dari rubrik yang memuat berbagai kegiatan dan isu yang berkaitan dengan akademik, kemahasiswaan, serta perkembangan sosial-politik.
