Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk membahas sinkronisasi data Lahan Baku Sawah (LBS). Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bromo, Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, Rabu (29/07/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada upaya menyelaraskan kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan penataan ruang untuk pengembangan kawasan industri serta penyediaan hunian bersubsidi di Kabupaten Bekasi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan kawasan aglomerasi industri. Namun, dalam implementasi penataan ruang, ia menilai diperlukan harmonisasi karena terdapat dinamika di mana sejumlah kawasan yang telah lama diplot sebagai area strategis perluasan industri bersinggungan dengan peta usulan LBS.
Asep mengatakan Pemkab Bekasi meminta dukungan kementerian untuk memfasilitasi penyesuaian LBS pada kawasan yang secara faktual telah diperuntukkan bagi industri sejak lama. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna menjamin kepastian iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Ia menegaskan Pemkab Bekasi berkomitmen menata penyesuaian tersebut secara tertib, tetap mempertahankan porsi lahan pertanian produktif terutama di wilayah utara, serta memetakan opsi lahan pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Bekasi dalam memfasilitasi kelancaran pembangunan. Ia juga menyatakan pemerintah pusat mendukung pertumbuhan investasi daerah dan akan terus menjamin kepastian produk hukum terkait perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan.
Terkait pemenuhan target nasional perlindungan 87 persen LBS, Suyus menjelaskan pendekatan pemenuhan dapat diakomodasi secara komprehensif di tingkat provinsi. Menurutnya, target perlindungan LBS tidak harus diterapkan merata di setiap kabupaten/kota, melainkan dapat menggunakan pendekatan subsidi silang di tingkat provinsi.
Ia menyebut, untuk wilayah dengan karakteristik padat industri dan jasa seperti Bekasi, pemenuhan kuota lahan pertanian dapat diselaraskan dengan kabupaten lain di Jawa Barat yang difokuskan sebagai lumbung pangan nasional.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Ani Gustini, Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Erni Juwita, serta jajaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
