Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar serah terima jabatan (sertijab) pejabat administrator pada Jumat (17/07/2026) di Ruang Prambanan, Jakarta. Rotasi kepemimpinan ini disebut bertujuan memperkuat sinergi organisasi antara kebijakan makro tata ruang dan implementasi mikro pertanahan.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa mutasi merupakan hal lumrah sebagai bagian dari penyegaran aparatur. Ia menyoroti dinamika pemanfaatan ruang yang semakin kompleks seiring pertambahan penduduk.
Menurut Suyus, keterbatasan ruang darat menuntut tata ruang mampu mengendalikan pembangunan agar tertata, produktif, dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa penyusunan tata ruang ke depan perlu mulai mengadopsi pendekatan pemodelan (modeling).
Sejalan dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan, terutama terkait persoalan hukum. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan mempercepat penyelesaian regulasi.
Dalam sertijab tersebut, terjadi pergeseran dan pengangkatan sejumlah pejabat administrator. Gandiwa Yudhistira yang beralih tugas ke Biro Hukum menyebut peran barunya sebagai ruang untuk menyatukan perspektif mikro pertanahan dan makro tata ruang. Jabatan yang ditinggalkannya diteruskan oleh Mochammad Fauzi Hidayat yang diangkat sebagai Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Ditjen Tata Ruang.
Selain itu, Hendro Pratikno dan Muhammad Amin Cakrawijaya juga diresmikan sebagai pejabat administrator di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Muhammad Amin menyatakan kesiapannya untuk beradaptasi dengan kultur kerja baru demi mencapai target prioritas kementerian. Sementara itu, Hendro mendapat amanah untuk memfokuskan kinerja dalam mengawal penyusunan tata ruang yang bergeser pada pendekatan pemodelan digital.
Ditjen Tata Ruang berharap perputaran jabatan ini dapat mempercepat pencapaian target strategis, termasuk percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengesahan dokumen rencana tata ruang di berbagai daerah guna mendukung iklim investasi nasional.
