Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaru) Kota Makassar menghadirkan inovasi Rekayasa Lingkungan Bentang Pesisir (Railing Besi) untuk memperkuat tata ruang kawasan pesisir hingga kepulauan di Makassar. Program ini disebut sebagai proyek perubahan guna memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang sekaligus mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar.
Kepala Distaru Makassar, Muh Fuad Azis, mengatakan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan membuat kebutuhan ruang semakin besar. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah memiliki sistem pengawasan yang lebih akurat dan efisien.
Melalui inovasi ini, Distaru akan melakukan monitoring dan verifikasi terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, terutama di kawasan pesisir yang disebut banyak ditemukan bangunan tidak sesuai peruntukan tata ruang. Sistem tersebut juga dirancang untuk mengidentifikasi batas garis pantai, kawasan daratan, hingga sempadan pantai yang termasuk kawasan perlindungan dan wajib dipatuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Fuad menyebut Railing Besi menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW. Regulasi ini menjadi dasar hukum untuk memperkuat pengendalian tata ruang sekaligus mempercepat penyelesaian RDTR yang ditargetkan rampung tahun ini sesuai arahan Wali Kota Makassar.
Menurutnya, RDTR memiliki peran penting sebagai pedoman pengendalian pembangunan, investasi, hingga penerbitan berbagai perizinan bangunan.
Fuad menjelaskan inovasi Railing Besi dibagi dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada tahap jangka pendek, Distaru memfokuskan identifikasi seluruh bentang pesisir Makassar selama dua bulan. Hingga saat ini, progres pekerjaan disebut telah mencapai sekitar 75 persen atau sekitar satu setengah bulan pelaksanaan.
Setelah identifikasi rampung, program akan berlanjut ke tahap menengah dengan target penyelesaian pemetaan dan pengawasan seluruh bentang pesisir Kota Makassar. Adapun pada tahap jangka panjang, sistem direncanakan diperluas mencakup seluruh wilayah Kota Makassar dengan luas sekitar 177 kilometer persegi.
Inovasi ini dirancang sebagai sistem pengendalian tata ruang berbasis digital yang mampu mendeteksi, memantau, hingga memverifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan pesisir yang dinilai menghadapi tekanan pembangunan cukup tinggi. Fuad menambahkan, pelaksanaan program membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, hingga aparat penegak hukum.
