Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi dan validasi (verval) daya tampung Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Bandung 2026. Proses ini ditujukan untuk memastikan kuota dan rombongan belajar (rombel) sesuai kondisi lapangan serta kepadatan penduduk, sekaligus memperkuat transparansi melalui integrasi sistem pendaftaran daring di situs spmb.bandung.go.id.
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan verval dilakukan untuk menyamakan pemahaman terkait perhitungan kapasitas sekolah dan menganalisis kondisi riil di lapangan. “Tujuan kami adalah memastikan setiap anak Kota Bandung mendapatkan akses pendidikan sesuai haknya, termasuk siswa dari keluarga kurang mampu,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).
Berdasarkan regulasi Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 dan Kepmendikdasmen No. 14 Tahun 2026, Disdik memproyeksikan kuota SD negeri pada 2026 turun menjadi 22.824 siswa dari 23.217 siswa pada 2025. Seiring itu, jumlah rombel SD negeri diperkirakan berkurang dari 857 menjadi 788.
Sementara pada jenjang SMP, kuota diproyeksikan meningkat dari 19.406 siswa menjadi 19.914 siswa. Jumlah rombel SMP juga diperkirakan bertambah dari 583 menjadi 597 untuk menyesuaikan pertumbuhan jumlah lulusan SD.
Disdik juga memaparkan proyeksi lulusan TK tahun ajaran 2025/2026 yang mencapai 27.313 siswa. Dari jumlah tersebut, 7.082 siswa berada pada kategori desil bawah dengan pendapatan di bawah Rp2,5 juta yang diprioritaskan untuk bantuan sosial, 14.452 siswa masuk desil atas, dan 5.779 siswa masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Adapun lulusan SD diproyeksikan mencapai 32.298 siswa dengan pola serupa. Menurut Asep, kondisi ini menegaskan perlunya strategi afirmasi bagi siswa kurang mampu.
Dalam pemetaan siswa rawan melanjutkan pendidikan (RMP), Disdik mengalokasikan lulusan TK desil bawah sebesar 48 persen ke SD negeri atau sekitar 3.367 siswa, dan 52 persen ke SD swasta atau sekitar 3.715 siswa. Kebijakan ini disebut untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh pendidikan dasar tanpa hambatan ekonomi, sekaligus menyesuaikan kapasitas sekolah yang tersedia.
Untuk jenjang SMP, proyeksi sebaran siswa RMP dari lulusan SD desil bawah diarahkan 64 persen ke SMP negeri atau sekitar 5.907 siswa, dan 36 persen ke SMP swasta atau sekitar 3.266 siswa. Asep menyebut langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko putus sekolah dan mendorong pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh wilayah Kota Bandung.
Asep menambahkan, proses verval SPMB 2026 juga menekankan validitas dokumen pendaftaran. Masyarakat diimbau memeriksa kelengkapan Kartu Keluarga, akta kelahiran, serta dokumen pendukung lain sebelum mendaftar melalui jalur domisili, afirmasi-prestasi, atau mutasi yang memiliki kuota maksimal 5 persen.
“Sistem online ini memudahkan orang tua memantau proses secara transparan dan objektif,” kata Asep.
Melalui verifikasi, penyesuaian kuota, dan pemetaan siswa RMP, Pemkot Bandung menegaskan komitmen untuk menyediakan layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berkelanjutan, termasuk sebagai acuan pengembangan kapasitas sekolah serta penyesuaian rombongan belajar.
