Ketimpangan kekuatan militer antara Hamas dan Israel masih besar, namun perang di Jalur Gaza sepanjang 2023–2025 disebut telah mengubah dinamika hubungan kedua pihak. Perubahan itu dinilai membuka kemungkinan transformasi hubungan melalui proses yang kompleks, menuju bentuk keseimbangan yang berbeda.
Dalam pembacaan tersebut, dimensi militer dalam relasi masa depan dipandang mulai berkurang relevansinya. Sebaliknya, unsur kekuatan yang lebih luas—seperti aspek moral, simbolis, pembebasan, dan politik—dinilai semakin menentukan.
Hamas disebut semakin kuat mempertahankan kebijakan negosiasinya, bahkan berpeluang meraih “kemenangan berulang” tanpa harus memenuhi syarat-syarat yang tidak disepakati dalam perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Jalur Gaza pada 15 Januari 2025.
Ada empat catatan yang disorot terkait hubungan Hamas dan Israel serta faktor eksternal yang memengaruhinya.
Pertama, ketidakmampuan Israel mengakhiri pertempuran dengan kekuatan militer. Pemerintahan Benjamin Netanyahu dinilai gagal memaksa Hamas atau faksi perlawanan Palestina menyerah meski menggunakan berbagai metode tekanan. Metode itu mencakup kelaparan sebagai senjata, blokade ekonomi, serangan terhadap rumah sakit dan fasilitas sipil lain, serta kebijakan pengusiran dan pembersihan etnis.
Di saat yang sama, tekanan dari keluarga sandera di Gaza disebut meningkat, disertai munculnya suara yang meminta pembentukan komisi penyelidikan atas kegagalan negara dalam menangani serangan 7 Oktober. Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong Netanyahu dan pemerintahannya menghadapi krisis politik dan militer. Sementara itu, cara-cara tekanan yang digunakan Israel disebut makin tidak efektif, kecuali untuk membeli waktu dan menunda kesepakatan.
Kedua, kemampuan Hamas membingungkan Israel. Hamas disebut menunjukkan kemampuan mengacaukan strategi Israel dan menggagalkan upaya mengantisipasi pergerakannya. Kelompok ini juga dinilai berhasil mengubah posisi negosiasi pihak Palestina, khususnya terkait pembebasan tahanan, dengan menegaskan pentingnya kebebasan para tahanan dan menarik perhatian internasional.
Pesan-pesan dari Brigade Al-Qassam, yang terlihat dalam proses penyerahan sandera Israel, disebut mencerminkan kemampuan Hamas dalam propaganda sekaligus negosiasi. Dalam narasi ini, Hamas dinilai mampu memadukan fleksibilitas tindakan dengan komitmen pada prinsip perjuangannya, memperkuat posisi negosiasi Palestina, serta memperoleh legitimasi internasional meski ada ancaman dari Amerika dan tudingan manipulasi negosiasi oleh Israel.
Ketiga, meningkatnya kompleksitas konflik. Konflik Hamas-Israel dinilai kian rumit terutama setelah serangan 7 Oktober 2023. Munculnya apa yang disebut “Zionisme Baru” yang lebih nasionalis dan religius disebut mendorong Israel menuju kebijakan pemusnahan dan pengusiran rakyat Palestina, disertai pengepungan Gaza dan upaya mengisolasi Palestina.
Perang Gaza juga disebut mengubah “aturan permainan”, karena kedua pihak memiliki pemahaman berbeda tentang kemenangan dan kekalahan. Dalam konteks ini, kemenangan dipandang akan lebih bergantung pada kemampuan mengelola konflik dan memobilisasi dukungan publik, baik di Palestina maupun di Israel. Konflik juga dinilai berpotensi meluas ke Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki, serta meningkatkan kemungkinan pecahnya intifada Palestina yang lebih besar.
Keempat, pengaruh lingkungan eksternal. Faktor internasional dan regional disebut sangat memengaruhi relasi Hamas dan Israel. Tekanan dari berbagai pihak—termasuk PBB, Mesir, Saudi, Turki, dan Iran—dinilai semakin membatasi kemampuan Israel untuk mengusir rakyat Gaza. Pada saat yang sama, metode tekanan Israel terhadap Hamas disebut semakin tidak efektif.
Perang Gaza juga disebut berdampak pada citra Netanyahu di mata publik Israel, terutama di kalangan keluarga para tahanan. Sementara itu, Hamas dinilai semakin memperoleh dukungan dari rakyat Palestina dan komunitas internasional, serta dipandang sebagai gerakan pembebasan nasional yang berjuang membebaskan rakyat dan tanah Palestina dari pendudukan Israel.
