Nama Makassar kembali berputar di linimasa, bukan karena festival atau prestasi, melainkan karena geng motor.
Isu itu melonjak setelah Kapolda Sulawesi Selatan mengungkap analisis bahwa aksi geng motor di Makassar diduga terkait kepentingan politik.
Pernyataan tersebut mengubah cerita yang semula dianggap kriminalitas jalanan biasa menjadi dugaan yang lebih luas.
Publik pun bertanya, apakah kerusuhan, konvoi, dan teror malam hari bisa dipakai sebagai alat, bukan sekadar kenakalan.
Di titik ini, perbincangan tidak lagi soal knalpot bising, melainkan tentang siapa yang diuntungkan ketika rasa aman runtuh.
-000-
Mengapa Isu Ini Menjadi Tren
Tren muncul karena pernyataan Kapolda menyentuh dua ketakutan sekaligus: kekerasan jalanan dan manipulasi politik.
Ketika aparat menyebut kemungkinan “ditunggangi”, publik menangkap sinyal bahwa masalahnya bisa terorganisasi.
Alasan pertama, isu keamanan selalu personal.
Geng motor dibayangkan hadir di jalan yang sama dengan warga pulang kerja, anak sekolah, atau pedagang menutup lapak.
Ancaman terasa dekat, sehingga orang ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi.
Alasan kedua, kata “kepentingan politik” memantik rasa curiga kolektif.
Di Indonesia, politik sering dipahami bukan hanya kontestasi gagasan, tetapi juga pertarungan pengaruh.
Ketika kekerasan dikaitkan dengan pengaruh, rasa cemas bergeser menjadi pertanyaan tentang etika bernegara.
Alasan ketiga, isu ini mudah menyebar karena memiliki unsur dramatis.
Geng motor identik dengan kejar-kejaran, senjata tajam, dan ketegangan malam.
Tambahan dugaan penunggang politik membuat narasinya seperti teka-teki besar yang ingin dipecahkan publik.
-000-
Apa yang Disampaikan Kapolda dan Mengapa Itu Penting
Inti berita yang menjadi rujukan adalah pernyataan Kapolda Sulsel tentang analisis aksi geng motor di Makassar.
Menurut Kapolda, aksi tersebut diduga terkait kepentingan politik.
Kalimat “diduga” penting, karena menandai bahwa ini adalah hasil analisis awal, bukan vonis.
Namun, penting pula karena memperluas kerangka penanganan.
Jika kekerasan hanya kriminal, jawabannya penegakan hukum.
Jika ada kepentingan politik, jawabannya juga menyentuh pencegahan, transparansi, dan akuntabilitas aktor yang memanfaatkan situasi.
Di sinilah publik menunggu, bukan sekadar penangkapan, tetapi penjelasan yang menutup ruang spekulasi.
-000-
Di Persimpangan: Keamanan Publik dan Politik Praktis
Makassar adalah kota besar yang denyutnya tidak pernah benar-benar berhenti.
Ketika geng motor muncul, warga merasakan perubahan ritme.
Jalanan yang semestinya menjadi ruang mobilitas berubah menjadi ruang kewaspadaan.
Rasa aman adalah infrastruktur sosial yang paling rapuh.
Sekali retak, orang mengubah kebiasaan, menunda aktivitas, dan menutup diri.
Jika keretakan itu kemudian diduga dipakai sebagai alat politik, luka sosialnya berlapis.
Politik seharusnya mengelola perbedaan secara damai.
Namun ketika kekerasan masuk sebagai “bahasa”, demokrasi kehilangan makna paling dasarnya, yaitu persetujuan tanpa paksaan.
-000-
Riset yang Relevan: Mengapa Kekerasan Bisa Menjadi Instrumen
Ilmu sosial mengenal konsep “politik ketakutan”.
Dalam banyak studi, ketakutan publik dapat mengubah perilaku, dari cara memilih hingga cara menilai legitimasi pemerintah.
Riset tentang keamanan perkotaan juga menunjukkan bahwa persepsi sering sama kuatnya dengan kejadian.
Ketika warga percaya kota tidak aman, dampaknya meluas ke ekonomi malam, pariwisata, dan kohesi sosial.
Dalam kajian kriminologi, kelompok kekerasan jalanan kerap tumbuh dari kombinasi identitas, solidaritas, dan peluang.
Peluang muncul ketika pengawasan lemah, penegakan hukum tidak konsisten, atau ada aktor yang memanfaatkan mereka.
Di titik itulah dugaan “ditunggangi” menjadi relevan sebagai hipotesis.
Hipotesis ini menuntut pembuktian, tetapi juga mengingatkan bahwa kekerasan jarang berdiri sendirian.
-000-
Isu Besar Indonesia: Demokrasi, Kepercayaan, dan Monopoli Kekerasan
Kasus ini terkait dengan isu besar Indonesia, yaitu kualitas demokrasi dan kepercayaan publik.
Demokrasi tidak hanya pemilu, tetapi juga rasa aman untuk hidup normal tanpa intimidasi.
Negara modern juga berdiri di atas prinsip monopoli kekerasan yang sah.
Artinya, kekerasan tidak boleh menjadi alat tawar-menawar di luar hukum.
Ketika geng motor menguasai ruang publik, negara terlihat absen.
Ketika ada dugaan kepentingan politik, yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban, tetapi legitimasi.
Indonesia telah lama berupaya membangun institusi yang dipercaya.
Karena itu, setiap sinyal bahwa kekerasan dipakai untuk tujuan tertentu akan memicu reaksi luas.
-000-
Belajar dari Luar Negeri: Ketika Kelompok Jalanan Dipolitisasi
Di berbagai negara, ada contoh ketika kelompok jalanan atau massa sipil dituduh dimanfaatkan untuk tujuan politik.
Dalam beberapa kasus, kelompok informal hadir sebagai “penjaga” acara politik, penggembira, atau bahkan alat tekanan.
Amerika Serikat, misalnya, pernah menghadapi perdebatan tentang kelompok bersenjata sipil yang ikut mengawal demonstrasi.
Perdebatan itu menyinggung batas antara kebebasan berkumpul dan ancaman intimidasi.
Di beberapa negara Amerika Latin, sejarah mencatat keterkaitan antara kekerasan perkotaan, jaringan informal, dan patronase.
Di Eropa, isu hooliganisme juga pernah menimbulkan kekhawatiran ketika kekerasan massa bertemu identitas politik.
Referensi ini tidak menyamakan Makassar dengan kota lain.
Namun, ia menunjukkan pola global bahwa kelompok jalanan bisa menjadi kendaraan, jika ada insentif dan pembiaran.
-000-
Mengapa Dugaan Ini Sensitif, dan Apa Risikonya
Mengaitkan geng motor dengan kepentingan politik adalah pernyataan yang sensitif.
Jika benar, publik berhak tahu siapa aktornya dan bagaimana mekanismenya.
Jika keliru, risiko lainnya adalah stigmatisasi, politisasi balik, dan hilangnya fokus pada korban.
Karena itu, ruang publik memerlukan dua hal sekaligus: kehati-hatian dan ketegasan.
Kehati-hatian dalam menyimpulkan.
Ketegasan dalam menegakkan hukum dan membuka informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Di tengah derasnya spekulasi, transparansi menjadi bentuk perlindungan bagi semua pihak.
-000-
Rekomendasi: Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi
Pertama, penanganan keamanan harus berbasis bukti.
Jika ada dugaan penunggang, pembuktian perlu mengikuti prosedur, bukan opini, agar tidak menjadi bahan saling tuduh.
Kedua, komunikasi publik harus jelas.
Warga butuh informasi tentang langkah pencegahan, penegakan, dan kanal pelaporan yang aman.
Ketiga, fokus pada perlindungan warga.
Korban dan kelompok rentan harus diprioritaskan, termasuk perlindungan saksi bila diperlukan dalam proses hukum.
Keempat, pemangku kepentingan politik perlu menjaga jarak dari kekerasan.
Komitmen etik dapat dinyatakan melalui penolakan terbuka terhadap intimidasi, serta dukungan pada penegakan hukum yang imparsial.
Kelima, pencegahan jangka panjang tetap penting.
Upaya mengurangi rekrutmen kelompok kekerasan membutuhkan kerja sosial, pendidikan, dan ruang ekspresi yang sehat bagi anak muda.
Rekomendasi ini tidak mengandaikan detail yang belum terungkap.
Ia menegaskan prinsip umum: keamanan dan demokrasi hanya bertahan jika hukum bekerja dan politik menolak kekerasan.
-000-
Penutup: Menjaga Kota, Menjaga Nalar
Makassar tidak boleh menjadi panggung bagi rasa takut.
Pernyataan Kapolda Sulsel telah membuka pintu pertanyaan yang menuntut jawaban hati-hati dan tuntas.
Di ruang publik yang mudah panas, nalar dingin adalah kebutuhan.
Menolak spekulasi bukan berarti menolak kewaspadaan.
Dan menuntut bukti bukan berarti mengabaikan keresahan warga.
Jika dugaan penunggang politik terbukti, itu harus diusut sebagai ancaman serius terhadap demokrasi.
Jika tidak terbukti, penanganan geng motor tetap wajib ditegakkan demi keselamatan.
Yang paling penting, kekerasan tidak boleh menjadi bahasa yang dianggap wajar.
Karena kota yang sehat dibangun dari rasa aman, dan rasa aman lahir dari keadilan yang bekerja.
Seperti kutipan yang kerap diingatkan dalam banyak perjuangan sipil: “Keberanian bukan ketiadaan takut, melainkan keputusan bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada takut.”
