Sejumlah informasi menyesatkan terkait Koperasi Desa (Kopdes) belakangan ramai beredar di masyarakat. Klaim-klaim tersebut menyebar melalui media sosial dan aplikasi percakapan, sehingga memicu kebingungan publik.
Berikut beberapa hoaks yang sempat beredar dan menjadi perhatian pemeriksa fakta.
1. Klaim Natalius Pigai meminta warga belanja Rp 1 juta per bulan di Kopdes
Tim Cek Fakta menemukan unggahan yang menampilkan foto Menteri HAM Natalius Pigai disertai narasi seolah-olah ia meminta masyarakat desa berbelanja Rp 1 juta per bulan di Kopdes agar omzet cepat meningkat. Salah satu unggahan tersebut muncul di Facebook pada 14 Juli 2026, lengkap dengan komentar tambahan dari pengunggah.
Klaim ini kemudian dipersoalkan kebenarannya dan menjadi bahan pemeriksaan fakta.
2. Klaim tautan pendaftaran pegawai Koperasi Desa Merah Putih dengan gaji Rp 5–8 juta
Hoaks lain yang ditemukan adalah unggahan mengenai rekrutmen pegawai “Koperasi Desa Merah Putih” yang menyebut gaji Rp 5–8 juta. Informasi itu diunggah akun Facebook pada 9 Juni 2026 dan menyertakan tautan pendaftaran.
Dalam unggahan tersebut dicantumkan persyaratan seperti usia minimal 20 tahun, pendidikan minimal SMA, bersedia ditempatkan di daerah masing-masing, serta disebutkan pendaftaran gratis. Tautan yang dibagikan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif.
Klaim rekrutmen beserta tautan itu juga menjadi objek pemeriksaan fakta.
3. Klaim Menteri Desa akan menutup Indomaret dan Alfamart demi koperasi desa
Selain itu, beredar pula unggahan yang mengklaim Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto akan menutup Indomaret dan Alfamart demi koperasi desa. Salah satu unggahan ditemukan di Facebook tertanggal 23 Februari 2026, disertai foto sang menteri dan narasi yang menegaskan klaim tersebut.
Klaim itu turut dipertanyakan kebenarannya dan kemudian diklarifikasi melalui pemeriksaan fakta.
Maraknya hoaks terkait Kopdes menunjukkan pentingnya kehati-hatian saat menerima informasi, terutama yang disertai ajakan tertentu atau tautan pendaftaran yang meminta data pribadi. Masyarakat disarankan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya lebih lanjut.
