Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan disebut tengah menyiapkan skema digital single ID untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) secara lebih tepat sasaran. Sistem digital yang didukung kecerdasan buatan itu dirancang agar penyaluran bansos dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai dan ditransfer langsung kepada penerima.
Namun, di media sosial beredar narasi bahwa pemerintah akan membagikan bansos senilai Rp 5,4 juta kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI). Sejumlah unggahan di Facebook pada Rabu (10/6/2026) mencatut pernyataan Luhut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, dan menuliskan klaim seperti “Prabowo akan ubah bansos jadi tunai, tiap rakyat RI dapat Rp 5,4 juta.” Salah satu unggahan juga menyertakan tautan yang diklaim berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Tim Cek Fakta Kompas.com kemudian mengonfirmasi informasi tersebut kepada Juru Bicara Ketua DEN RI, Jodi Mahardi. Jodi menegaskan bahwa angka Rp 5,4 juta bukan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara.
Menurut Jodi, nominal Rp 5,4 juta merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada, termasuk bansos. Karena itu, manfaat riil yang diterima setiap keluarga tidak akan sama, mengingat kondisi dan tingkat kelayakan (eligibilitas) tiap rumah tangga berbeda.
Pemerintah, kata Jodi, saat ini berfokus membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi tata kelola tersebut ditujukan agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi bisa lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.
Jodi juga menekankan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Transformasi kebijakan dilakukan bertahap, dengan uji coba digitalisasi penyaluran bansos yang telah berlangsung di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi sebelum diterapkan secara nasional.
Dengan demikian, klaim bahwa bansos tunai Rp 5,4 juta akan dibagikan kepada seluruh WNI merupakan informasi keliru. Pemerintah memastikan bantuan tidak diterima merata oleh semua penduduk, dan angka tersebut hanya ilustrasi dari akumulasi maksimal berbagai program perlindungan sosial.
