Transparansi pengelolaan dana investasi negara kembali menjadi sorotan setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) hingga kini belum merilis laporan keuangan tahun buku 2025. Padahal, lembaga tersebut disebut telah beroperasi lebih dari satu tahun.

Kondisi ini memicu kritik terhadap tata kelola Danantara, terutama jika dibandingkan dengan praktik sovereign wealth fund (SWF) global seperti Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG) milik Norwegia. SWF asal Singapura, Temasek Holdings, juga dikenal rutin membuka laporan keuangan dan kinerja investasi setiap tahun.

Media komunikasi Danantara Indonesia menyatakan ada alasan di balik belum adanya laporan keuangan yang dirilis ke publik. Menurut mereka, ketentuan pelaporan Danantara mengacu pada regulasi khusus karena statusnya sebagai badan sui generis.

“Sebagai badan sui generis, Danantara Indonesia tetap melaporkan laporan keuangan tahunan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tulis media komunikasi Danantara dalam keterangannya, dikutip Jumat (15/5).

Dalam penjelasan yang menyertai, lembaga sui generis dipahami sebagai badan khusus yang dibentuk melalui undang-undang dan berada di luar struktur pemerintahan pusat maupun daerah, namun memiliki kewenangan otonom dan independen untuk menjalankan sebagian tugas negara. Laporan ke BPK selanjutnya disebut akan diikuti dengan penyerahan hasil audit kepada legislatif.

Sebelumnya, NEXT Indonesia Center menilai Danantara seharusnya sudah menyampaikan laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menyebut keterlambatan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen tata kelola.

“Ini menunjukkan tidak ada komitmen dari Danantara untuk menerapkan tata kelola yang baik, sehingga pengelolaan BUMN di bawahnya jadi riskan,” ujar Herry dalam analisisnya, Senin (11/5).

Herry menyatakan setidaknya ada tiga regulasi yang diduga dilanggar, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Pasal 18 aturan tersebut, laporan kinerja wajib disampaikan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Tapi di luar sanksi itu, sangat tidak pantas penundaan laporan tahunan yang dilakukan oleh Danantara. Ini preseden buruk bagi pengelolaan BUMN,” kata Herry.

Ia juga menilai Presiden Prabowo Subianto perlu memberi perhatian terhadap budaya pengabaian aturan yang dilakukan lembaga negara. “Sangat sulit dicerna oleh akal sehat. Lembaga yang diisi orang pintar, para pejabat dan mantan pejabat, justru memberikan contoh melakukan pelanggaran di depan mata,” ujarnya.

Selain itu, sebagai badan publik, pelaporan kinerja keuangan Danantara juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 9, laporan keuangan badan publik termasuk kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mencakup profil, ringkasan program, dan kinerja, termasuk laporan keuangan agar dapat diakses publik.

Rujukan transparansi: SWF Norwegia

Di tengah sorotan terhadap Danantara, praktik transparansi SWF Norwegia kerap menjadi rujukan. Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG) yang dikelola Norges Bank Investment Management (NBIM) disebut sebagai salah satu SWF paling transparan berdasarkan standar pelaporan dan keterbukaan internasional.

SWF Norwegia memiliki aset mendekati US$ 2 triliun pada awal 2026. Dana tersebut berasal dari pendapatan sektor minyak dan gas yang kemudian diinvestasikan ke berbagai instrumen global seperti saham, obligasi, properti, hingga energi terbarukan.

Informasi mengenai investasi dan laporan investasi dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi mereka. Bahkan, peluang dan penjajakan investasi juga disampaikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Untuk kinerja 2025, SWF Norwegia membukukan laba dan penghasilan komprehensif sebesar 1.199.296 juta NOK atau sekitar Rp 2.266 triliun. Namun, angka tersebut turun 66,46% secara tahunan dibanding 3.575.870 juta NOK atau sekitar Rp 6.758 triliun pada 2024.

Penurunan itu terutama dipicu tekanan kerugian selisih kurs (foreign exchange loss) yang mencapai 1.155.299 juta NOK atau sekitar Rp 2.183 triliun pada 2025. Pada 2024, SWF Norwegia masih mencatat keuntungan selisih kurs sebesar 1.072.207 juta NOK.

Dari sisi portofolio, pendapatan dari saham (equities) tetap menjadi kontributor utama dengan nilai 2.115.405 juta NOK atau sekitar Rp 3.998 triliun, meski turun 13,82% dibanding 2024 yang mencapai 2.454.653 juta NOK. Sementara pendapatan dari obligasi melonjak 243,50% menjadi 243.405 juta NOK atau sekitar Rp 460 triliun dari 70.889 juta NOK.

SWF Norwegia juga mencatat perbaikan pada aset non-listed. Pendapatan real estate non-listed berbalik positif menjadi 9.063 juta NOK atau sekitar Rp 17,1 triliun dari rugi 3.789 juta NOK pada 2024. Pendapatan infrastruktur non-listed naik menjadi 7.313 juta NOK atau sekitar Rp 13,8 triliun, dibanding rugi 627 juta NOK pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, tekanan nilai tukar membuat laba portofolio turun 66,32% menjadi 1.206.833 juta NOK atau sekitar Rp 2.281 triliun dari 3.583.261 juta NOK pada 2024.

Temasek rutin buka kinerja tahunan

Di kawasan Asia, Temasek Holdings juga menjadi contoh SWF yang rutin memublikasikan laporan kinerja. Investor dan publik dapat mengakses laporan tersebut karena disediakan secara berkala.

Temasek—perusahaan investasi global milik pemerintah Singapura yang berdiri pada 1974—menggunakan tahun buku yang berakhir setiap 31 Maret. Pada tahun buku yang berakhir 31 Maret 2025, Temasek membukukan laba tahun berjalan (profit for the year) sebesar S$ 28,8 miliar, melonjak 223,60% dibanding FY2024 sebesar S$ 8,9 miliar.

Laba bersih grup (group net profit/loss) tercatat S$ 23,5 miliar pada FY2025, naik 335,19% dari S$ 5,4 miliar pada FY2024. Pendapatan meningkat 8,04% menjadi S$ 169,4 miliar dari S$ 156,8 miliar, sementara gross profit naik 6,73% menjadi S$ 42,8 miliar dari S$ 40,1 miliar.

Temasek juga mencatat lonjakan other income, net sebesar 202,94% menjadi S$ 20,6 miliar dari S$ 6,8 miliar. Di sisi beban, biaya administrasi naik 15,18% menjadi S$ 12,9 miliar dan beban keuangan meningkat 3,90% menjadi S$ 8 miliar. Meski beban meningkat, profit before share of results of associates and joint ventures naik menjadi S$ 23,5 miliar dari S$ 5,8 miliar pada FY2024.

Kontribusi laba dari perusahaan asosiasi naik 85,71% menjadi S$ 5,2 miliar dan kontribusi joint venture meningkat 56,52% menjadi S$ 3,6 miliar. Hal ini mendorong laba sebelum pajak naik menjadi S$ 32,3 miliar dari S$ 10,9 miliar pada tahun sebelumnya.

Pada akhir tahun buku 2025, Temasek mencatat nilai portofolio bersih (net portfolio value/NPV) sebesar S$ 434 miliar. Temasek juga menyebut valuasi tersebut masih berpotensi meningkat. Jika portofolio non-listed dinilai menggunakan harga pasar (mark-to-market), nilai portofolio diperkirakan bertambah S$ 35 miliar menjadi sekitar S$ 469 miliar.

Di Indonesia, selain Danantara ada INA

Indonesia memiliki dua lembaga sovereign wealth fund yang beroperasi untuk mengelola investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yakni Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA). Keduanya memiliki perbedaan dasar hukum dan tata kelola.

Danantara merupakan badan sui generis yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan ketentuan pelaporan mengacu pada undang-undang tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta aturan turunannya.

Sementara itu, dasar hukum tata kelola INA ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Struktur ini disebut memungkinkan INA memadukan disiplin pengawasan publik dengan kelincahan lembaga investasi profesional.

Dalam laporan kinerja 2025, INA membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 7,44 triliun, naik 37,30% dibanding Rp 5,42 triliun pada 2024. Pendapatan meningkat 43,01% menjadi Rp 8,45 triliun dari Rp 5,91 triliun.

Dari sisi beban, beban investasi naik 26,89% menjadi Rp 130,99 miliar dan beban operasional naik 4,38% menjadi Rp 669,31 miliar. Beban keuangan turun 17,84% menjadi Rp 230,31 miliar, sementara keuntungan selisih kurs melonjak 192,99% menjadi Rp 93,37 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan meningkat 52,83% menjadi Rp 7,51 triliun dari Rp 4,91 triliun pada 2024.

INA masih mencatat total kerugian komprehensif lain sebesar Rp 6,77 triliun, namun menyusut 41,66% dibanding kerugian Rp 11,60 triliun pada 2024. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan berbalik positif menjadi Rp 675,57 miliar, dari sebelumnya rugi komprehensif Rp 6,18 triliun pada 2024.

Sejak berdiri, INA bersama para co-investor menyalurkan investasi kumulatif sekitar Rp 74,5 triliun atau setara US$ 4,7 miliar. Dari jumlah tersebut, penyaluran investasi INA mencapai Rp 33,3 triliun atau sekitar US$ 2,1 miliar. INA juga disebut berkontribusi menarik investasi langsung asing (FDI) kumulatif Rp 41,2 triliun atau sekitar US$ 2,6 miliar.

Sepanjang 2025, INA bersama para co-investor menyalurkan investasi sebesar Rp 15,7 triliun atau setara US$ 982 juta, dengan porsi INA Rp 10,5 triliun atau sekitar US$ 654 juta. Pertumbuhan portofolio tercermin dari Assets Under Management (AUM) yang mencapai Rp 146,2 triliun pada akhir 2025.

Investasi INA dialokasikan ke sejumlah sektor prioritas, mulai dari infrastruktur, transportasi dan logistik, energi hijau dan transisi energi, digitalisasi dan infrastruktur digital, layanan kesehatan, hingga advanced materials. Menurut INA, fokus tersebut mencerminkan keselarasan dengan arah pembangunan Indonesia dan tren alokasi modal global.