PONTIANAK – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Barat menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Pro Liga di Kalimantan Barat periode 2024-2026. Koalisi ini menilai penyelenggaraan kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait transparansi anggaran dan arah kebijakan publik.
Cipayung Plus Kalbar terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMABUDHI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Dalam pernyataan sikapnya, koalisi mahasiswa tersebut menyebut publik belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai total anggaran, sumber pendanaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Pro Liga. “Penyelenggaraan Pro Liga berlangsung dalam situasi yang tidak transparan. Hingga hari ini publik tidak mendapatkan kejelasan mengenai total anggaran, sumber pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban,” demikian kutipan pernyataan mereka.
Berdasarkan hal itu, Cipayung Plus Kalbar mendesak adanya keterbukaan penuh terhadap seluruh aspek pembiayaan kegiatan.
Selain isu transparansi, mereka juga menyoroti minimnya pelibatan organisasi olahraga daerah, komunitas lokal, serta atlet asal Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan. Mereka menilai kegiatan tersebut terkesan eksklusif dan tidak memberi ruang partisipasi yang adil.
Koalisi mahasiswa itu turut menilai terdapat ketimpangan prioritas penggunaan anggaran di tengah berbagai persoalan daerah, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kondisi wilayah pedalaman yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Dalam pernyataannya, mereka menyebut penyelenggaraan kegiatan berskala besar dengan anggaran signifikan dapat menunjukkan ketidakpekaan terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
Dalam sikap resminya, Cipayung Plus Kalbar juga menyoroti dugaan kedekatan sejumlah pihak dalam kegiatan dengan figur yang dikaitkan dengan aktivitas ilegal, khususnya di sektor pertambangan. Mereka meminta klarifikasi terbuka dan menekankan pentingnya menjaga institusi negara dari potensi konflik kepentingan.
Keterlibatan institusi kepolisian dalam kegiatan tersebut juga menjadi perhatian. Mereka berharap aparat penegak hukum tetap fokus pada penanganan persoalan utama di daerah, seperti pertambangan tanpa izin (PETI), narkotika, konflik agraria, dan kejahatan lintas batas. “Polri harus kembali fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat,” tegas mereka.
Sebagai langkah lanjut, Cipayung Plus Kalbar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Pro Liga Kalimantan Barat periode 2024-2026. Mereka meminta hasil audit dilakukan secara independen dan dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran.
“Kalbar tidak membutuhkan seremoni. Kalbar membutuhkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” tutup pernyataan tersebut. Mereka menegaskan sikap itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan jalannya pemerintahan.
