Sebuah video yang diklaim menampilkan Mahfud MD mengumumkan bantuan sosial (bansos) untuk membuka usaha dinyatakan tidak benar. Penelusuran dilakukan dengan bantuan perangkat pendeteksi AI melalui situs Hive Moderation.
Berdasarkan hasil analisis Hive Moderation, video tersebut terindikasi mengandung konten yang dihasilkan oleh AI. Temuan menunjukkan 14,1 persen bagian video terdeteksi dibuat oleh AI. Sementara itu, 99,2 persen suara dalam video klaim dinilai dihasilkan oleh AI. Analisis juga mendeteksi adanya deepfake sebesar 0,4 persen.
Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa video yang beredar identik dengan rekaman kegiatan Mahfud MD saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 11 Juni 2023. Pada kesempatan itu, Mahfud memberikan tanggapan terkait utang pemerintah kepada pengusaha jalan tol, Jusuf Hamka.
Dalam pemberitaan Antara berjudul “Mahfud MD persilakan Jusuf Hamka tagih utang pemerintah ke Kemenkeu”, Mahfud mempersilakan Jusuf Hamka menagih utang tersebut kepada Kementerian Keuangan sesuai arahan presiden.
“Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo atau surat-surat yang diperlukan, kalau Bapak memerlukan itu,” kata Mahfud dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam RI, Minggu 11 Juni 2023.
Mahfud juga menjelaskan bahwa dirinya telah ditugasi oleh Presiden Joko Widodo untuk mengoordinasikan pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Menurutnya, perintah tersebut disampaikan secara resmi dalam rapat internal pada 23 Mei 2022 dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2022 pada 30 Juni 2022.
Mahfud menyebut keputusan tersebut berisi arahan untuk meneliti kembali serta menentukan pembayaran kepada pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah, terutama yang pembayarannya telah diwajibkan oleh pengadilan.
Video rujukan: https://www.youtube.com/watch?v=QkTlk8Tgj2Q
