Sebuah unggahan di Facebook pada 3 Februari 2026 menyebarkan klaim adanya tautan pendaftaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp900 ribu untuk periode Februari 2026. Dalam unggahan itu, pengguna diarahkan menekan menu “daftar” yang kemudian mengarah ke sebuah situs dengan formulir digital.
Saat dibuka, tautan tersebut menampilkan halaman pendaftaran yang meminta sejumlah data identitas, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram. Klaim ini kemudian ditelusuri untuk memastikan kebenarannya.
Berdasarkan penelusuran, jalur resmi pengajuan bantuan sosial bagi warga yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilakukan melalui saluran resmi. Salah satu cara yang disebutkan adalah menggunakan Aplikasi Cek Bansos, dengan membuat akun, masuk ke menu “Daftar Usulan”, melengkapi data diri, mengunggah foto tempat tinggal serta dokumen pendukung, lalu mengirim permohonan. Status pengajuan dapat dipantau melalui menu “Riwayat Usulan”.
Alternatif lainnya, masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan atau desa setempat untuk memastikan data sudah masuk DTKS atau mengajukan usulan pendaftaran.
Penelusuran juga merujuk pada pengumuman di situs resmi Kementerian Sosial yang mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap pesan berantai berisi tautan yang memuat informasi palsu terkait pendaftaran maupun pencairan bantuan sosial. Dalam pengumuman tersebut, Kementerian Sosial menegaskan tidak pernah membuat situs atau tautan untuk pendaftaran dan/atau pencairan bantuan sosial.
Kementerian Sosial menjelaskan bahwa penerima bantuan sosial Program Kartu Sembako/BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar di DTKS. Bagi masyarakat yang layak menerima tetapi belum tercatat, pengusulan dapat dilakukan melalui pemerintah daerah atau lewat Aplikasi Cek Bansos pada menu Usul-Sanggah.
Dengan demikian, klaim tentang tautan pendaftaran BLT Rp900 ribu periode Februari 2026 yang beredar di Facebook dinyatakan tidak benar. Masyarakat diimbau untuk mengecek kebenaran informasi dari kanal resmi dan tidak menyebarkan tautan yang tidak berasal dari sumber resmi.
