Narasi yang menyebut pemerintah menunda rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dinyatakan tidak benar. Hal ini merujuk pada pernyataan utuh Prasetyo yang disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026), usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan Program Strategis Presiden.
Dalam keterangannya, Prasetyo menjelaskan pembahasan rekrutmen ASN yang diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut rekrutmen akan berfokus pada sektor pendidikan, kelautan, hingga kesehatan. Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan mencatat dari sekitar 10 ribu puskesmas, sebanyak 4 ribu di antaranya masih kekurangan tenaga medis.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa pada sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diminta menghitung ulang kebutuhan tenaga pendidik. Namun, ia belum merinci jumlah ASN yang akan direkrut karena pemerintah masih mempertimbangkan keseimbangan antara kondisi fiskal dan kebutuhan pegawai.
Bagian mengenai pertimbangan fiskal inilah yang kemudian dipelintir menjadi narasi di media sosial seolah-olah pemerintah menunda rekrutmen ASN. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti, tetapi menjelaskan bahwa setiap tahun secara alami ada ASN yang memasuki batas usia pensiun. Menurutnya, jumlah ASN yang pensiun dapat menjadi salah satu batas kemampuan pemerintah dalam merekrut ASN baru, terutama untuk menjalankan program prioritas.
Berdasarkan penelusuran, klaim bahwa pemerintah menunda rekrutmen ASN karena pertimbangan fiskal merupakan hoaks. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kebenaran informasi dengan membandingkannya dari berbagai sumber sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
