JAMBI — Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, menyatakan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional menjelang Lebaran 2026 dalam kondisi “aman dan memadai”. Namun, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan di tengah kebijakan pemerintah yang mendorong skema Work From Home (WFH) dengan alasan efisiensi energi.

Dalam rilis resmi pada Selasa (24/3/2026), Fathul menegaskan BPH Migas menjamin pasokan BBM bersubsidi maupun nonsubsidi aman di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyampaikan klaim itu setelah peninjauan lapangan bersama Pertamina Patra Niaga.

“BPH Migas menjamin pasokan subsidi maupun nonsubsidi aman di seluruh wilayah Indonesia,” kata Fathul.

Ia juga menyebut pemerintah, sesuai arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, memastikan ketersediaan stok dan distribusi BBM terus dijaga ketahanannya oleh Pertamina Patra Niaga. Selain itu, monitoring kualitas disebut dilakukan secara rutin dan hasilnya sesuai standar pemerintah.

“Pemerintah, sebagaimana arahan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menjamin ketersediaan stok dan distribusi BBM, khususnya oleh Pertamina Patra Niaga terus dijaga ketahanannya. Monitoring kualitas juga rutin dilakukan, dan hasilnya sesuai standar Pemerintah, sehingga diharapkan masyarakat merasa aman dan nyaman. BPH Migas juga mengapresiasi kinerja seluruh Perwira Pertamina yang siaga 24 jam untuk mengamankan stok dan distribusi BBM,” ujarnya.

Di sisi lain, kebijakan WFH yang dikaitkan dengan efisiensi energi memunculkan pertanyaan publik terkait kondisi pasokan dan distribusi BBM. Dalam narasi yang berkembang, kebijakan tersebut dinilai berpotensi dibaca sebagai upaya menekan konsumsi energi, meski otoritas menyatakan stok dalam kondisi aman.

Selain itu, penguatan distribusi di Kalimantan Barat yang disebut untuk mengurai antrean di SPBU turut menjadi sorotan dalam konteks ketahanan distribusi. Situasi ini mendorong desakan agar data terkait stok dan distribusi disampaikan secara lebih terbuka agar publik memperoleh gambaran yang jelas.