Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat, Hidayatul Fikri, menyatakan sikap terkait penanganan kasus Andrie Yunus yang saat ini diproses melalui peradilan militer. Ia menegaskan, kasus tersebut harus dibawa ke peradilan umum agar prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan dapat berjalan.
Hidayatul Fikri menilai penggunaan peradilan militer berisiko membatasi akses publik terhadap proses hukum dan melemahkan pengawasan masyarakat. Menurutnya, kondisi itu dapat memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Peradilan militer tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menutup fakta. Kasus ini harus diproses di peradilan umum agar seluruh fakta terungkap dan masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil,” ujarnya.
Selain mendesak pemindahan proses hukum ke peradilan umum, BEM Sumbar juga menyoroti pentingnya pengungkapan aktor intelektual atau pihak yang diduga menjadi dalang di balik kasus tersebut. Mereka menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus menyasar seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Hidayatul Fikri juga menekankan perlunya transparansi identitas pihak-pihak terkait secara proporsional sesuai ketentuan hukum. Langkah itu, menurutnya, penting untuk memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam proses hukum.
Di sisi lain, ia menyerukan reformasi total terhadap TNI. Menurutnya, reformasi diperlukan untuk memperkuat disiplin dan profesionalisme, sekaligus memastikan institusi militer tetap berada dalam koridor negara hukum. Ia menilai reformasi menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memperkuat akuntabilitas institusi ke depan.
Sejalan dengan tuntutan BEM Seluruh Indonesia, mahasiswa di Sumatera Barat menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Mereka menilai pengawalan ini bukan semata menyangkut satu kasus, melainkan bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum.
Hidayatul Fikri juga memperingatkan potensi gelombang aksi massa di Sumatera Barat apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan. “Jika tuntutan diabaikan, mahasiswa akan turun ke jalan sebagai bentuk kontrol sosial. Kami tidak akan diam,” tutupnya.
