Isu ini menjadi tren karena sebuah kalimat sederhana dari Presiden Prabowo Subianto terdengar besar gaungnya di ruang publik.

Di Paris, ia menyampaikan kepada Presiden Emmanuel Macron bahwa seluruh tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis.

Pernyataan itu memantik diskusi yang cepat melebar, dari urusan kurikulum hingga sejarah kata-kata yang kita pakai sehari-hari.

Di tengah percakapan itu, satu serapan Prancis kembali mencuat dengan beban politik yang berat: “kudeta”.

Kata itu bukan sekadar istilah kamus.

Ia adalah penanda trauma, ketegangan, dan kewaspadaan politik yang lama membentuk cara publik Indonesia membaca kekuasaan.

-000-

Di Paris, Prabowo, dan sebuah instruksi yang memantik tafsir

Dalam lawatan ke Prancis, Prabowo bertemu Macron di Paris pada Kamis pekan lalu.

Di hadapan Macron, Prabowo menyatakan telah menginstruksikan semua tingkatan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis.

Ia menautkan alasan itu pada ketidakpastian global.

Menurutnya, mempelajari bahasa Prancis akan berguna ke depan.

Kalimat tersebut langsung hidup di ruang digital.

Bukan hanya karena menyangkut pendidikan, tetapi karena ia menyentuh pertanyaan identitas, arah geopolitik, dan pilihan bahasa sebagai strategi negara.

-000-

Mengapa isu ini menjadi tren: tiga alasan yang saling mengunci

Pertama, pendidikan selalu menyentuh pengalaman hampir semua keluarga.

Setiap perubahan atau instruksi terkait mata pelajaran menimbulkan rasa ingin tahu, kekhawatiran, dan harapan sekaligus.

Publik segera bertanya, apa implikasinya bagi sekolah, guru, dan murid.

Namun berita yang viral jarang berhenti pada “apa”.

Ia bergerak ke “mengapa” dan “untuk siapa”.

Kedua, bahasa adalah simbol posisi Indonesia di dunia.

Ketika seorang presiden menyebut bahasa asing tertentu, publik membaca itu sebagai sinyal arah hubungan internasional.

Prancis bukan sekadar negara.

Ia mewakili Eropa, tradisi diplomasi, dan bayangan tentang pengetahuan serta prestise.

Ketiga, berita ini membuka pintu ke sejarah serapan Prancis dalam bahasa Indonesia.

Di situ muncul kata-kata yang akrab, seperti “kado” dan “sado”.

Namun juga kata yang membuat politik menegang: “kudeta”, dari coup d’etat.

Begitu kata itu disebut, memori kolektif ikut bekerja.

-000-

Serapan Prancis dalam bahasa Indonesia: yang akrab dan yang menggetarkan

Berita itu mengingatkan bahwa bahasa Indonesia sejak lama dipengaruhi berbagai bahasa asing.

Dalam konteks ini, beberapa istilah sehari-hari disebut berasal dari Prancis, seperti “kado”, “sado”, dan “kudeta”.

“Kudeta” berasal dari frasa coup d’etat.

Laman study.com menjelaskan, coup berarti “pukulan”, “serangan”, atau “gebrakan”.

Sedangkan etat berarti “negara”.

Secara historis, istilah itu populer setelah aksi perebutan kekuasaan politik Napoleon Bonaparte pada 1799.

Di titik ini, bahasa tidak lagi netral.

Ia membawa sejarah politik, dan sejarah itu ikut menempel pada cara sebuah bangsa mengucapkan sebuah kata.

-000-

“Kudeta” sebagai kata tabu: mengapa politik Indonesia sensitif

Dalam banyak negara, “kudeta” adalah kata yang mengandung ancaman terhadap ketertiban konstitusional.

Di Indonesia, sensitivitas itu punya lapisan sejarah yang panjang.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, istilah ini secara politik pertama kali digunakan pada 3 Juli 1946.

Peristiwa itu dikenal sebagai “Kudeta Persatuan Indonesia” atau Peristiwa 3 Juli 1946.

Disebut sebagai percobaan pengambilalihan kekuasaan oleh kelompok oposisi radikal Persatuan Perjuangan di bawah Tan Malaka.

Perdana Menteri Sutan Sjahrir diculik.

Presiden Sukarno menolak tuntutan mereka, dan peristiwa itu berhasil digagalkan.

Sejarah berikutnya membuat kata itu semakin berat.

Istilah “kudeta” muncul kembali pada 1965-1966, dalam pusaran G30S.

Penculikan dan pembunuhan para jenderal pada malam 30 September 1965 memicu transisi kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto.

Transisi itu sering disebut sebagai “kudeta merangkak”.

Sejak itu, “kudeta” menjadi kosa kata yang menakutkan.

Bukan hanya untuk presiden.

Ia juga dipakai untuk menggambarkan perebutan posisi, termasuk jabatan ketua partai atau jabatan sejenis.

-000-

Bahasa sebagai cermin kekuasaan: kata, ingatan, dan rasa aman warga

Ketika publik memperdebatkan bahasa Prancis, yang dipertaruhkan sering kali bukan tata bahasa atau pelafalan.

Yang dipertaruhkan adalah rasa aman.

Kata “kudeta” memanggil ingatan tentang kekerasan politik, perubahan rezim, dan luka sosial yang panjang.

Karena itu, ia kerap menjadi tabu.

Tabu bukan berarti tidak boleh dibahas.

Tabu berarti ada ketegangan batin kolektif saat ia diucapkan.

Di ruang digital, ketegangan itu mudah meledak menjadi spekulasi.

Padahal berita utamanya adalah soal pengajaran bahasa.

Namun bahasa selalu punya bayang-bayang politik.

Ia dapat menjadi jembatan diplomasi, tetapi juga pemantik kecemasan jika bersinggungan dengan sejarah perebutan kekuasaan.

-000-

Kaitannya dengan isu besar Indonesia: pendidikan, diplomasi, dan ketahanan demokrasi

Isu ini terkait langsung dengan pendidikan, karena menyangkut instruksi untuk semua tingkatan sekolah.

Setiap penambahan atau penguatan mata pelajaran menyentuh kapasitas negara, dari guru hingga materi ajar.

Ia juga terkait dengan diplomasi.

Bahasa adalah perangkat “soft power” yang memperluas jejaring budaya, ekonomi, dan pengetahuan.

Di era ketidakpastian global, kemampuan berbahasa asing sering dipahami sebagai modal adaptasi.

Namun ada isu yang lebih mendasar: ketahanan demokrasi.

Ketika kata “kudeta” kembali ramai, itu menandakan publik sensitif terhadap stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan.

Kecemasan semacam ini adalah sinyal.

Sinyal bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga soal kepercayaan publik pada mekanisme pergantian kekuasaan yang sah.

-000-

Kerangka konseptual: kata-kata membentuk cara kita memahami politik

Dalam kajian bahasa dan politik, ada gagasan bahwa pilihan kata memengaruhi cara orang menilai peristiwa.

Istilah yang dipakai dapat mengeraskan atau melunakkan persepsi.

Dalam berita ini, “kudeta” adalah contoh istilah yang tidak pernah polos.

Ia memuat definisi, tetapi juga memuat rasa takut.

Karena itu, pembicaraan tentang “kudeta” sering melompat dari fakta ke dugaan.

Di sisi lain, pengajaran bahasa asing juga bukan isu teknis semata.

Ia terkait dengan imajinasi masa depan.

Bahasa apa yang dipelajari anak-anak hari ini akan memengaruhi jendela dunia yang mereka buka besok.

-000-

Aspek hukum: ketika “kudeta” bertemu istilah “makar”

Di Indonesia, tindakan yang berupaya menggulingkan pemerintah yang sah dikategorikan sebagai tindak pidana makar.

Hal itu disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di titik ini, kata tidak hanya menjadi simbol.

Ia bersentuhan dengan konsekuensi hukum.

Karena itu pula, pembicaraan tentang “kudeta” sering terasa seperti berjalan di tepi jurang.

Orang ingin memahami sejarah, namun juga sadar ada batas-batas hukum dan politik yang sensitif.

-000-

Rujukan luar negeri: Prancis 1799 dan pelajaran tentang istilah yang lahir dari krisis

Berita ini sendiri menyebut asal-usul historis istilah coup d’etat yang populer setelah aksi Napoleon Bonaparte pada 1799.

Rujukan itu penting karena menunjukkan bahwa istilah politik sering lahir dari momen krisis.

Ketika sebuah istilah lahir dari perebutan kekuasaan, ia membawa aroma peristiwa asalnya.

Dalam banyak negara, istilah serupa menjadi kata yang memisahkan dua dunia.

Dunia stabilitas konstitusional dan dunia perubahan kekuasaan yang dipaksakan.

Itulah sebabnya kata ini mudah menjadi magnet perhatian.

Ia mengandung drama, ancaman, dan pertanyaan moral sekaligus.

-000-

Bagaimana sebaiknya isu ini ditanggapi: rekomendasi untuk publik dan pembuat kebijakan

Pertama, pisahkan dua lapisan isu.

Pengajaran bahasa Prancis adalah kebijakan pendidikan, sedangkan “kudeta” adalah istilah politik dengan sejarah yang berat.

Mencampur keduanya tanpa konteks hanya memperbanyak kebisingan.

Kedua, jika kebijakan bahasa asing diperluas, fokuslah pada kesiapan implementasi.

Diskusi publik dapat menuntut kejelasan tentang pelatihan guru, materi, dan tujuan pembelajaran.

Itu cara paling sehat mengawal kebijakan tanpa terjebak simbolisme.

Ketiga, jadikan sejarah sebagai alat literasi, bukan alat saling menuduh.

Membahas Peristiwa 3 Juli 1946 dan 1965-1966 perlu kehati-hatian, tetapi juga perlu ketelitian.

Sejarah yang dipahami dengan tenang membantu publik mengenali perbedaan antara kritik politik dan upaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

Keempat, perkuat ruang dialog yang beradab.

Ketika kata-kata tabu muncul, respons terbaik bukan menutup mulut, melainkan membuka penjelasan yang jernih dan bertanggung jawab.

-000-

Penutup: bahasa sebagai jembatan, bukan bara

Bahasa Prancis mungkin akan menjadi mata pelajaran yang lebih dekat dengan anak-anak Indonesia.

Namun percakapan publik menunjukkan bahwa bahasa juga membawa sejarah, termasuk sejarah yang membuat kita waspada.

Di antara “kado” yang ringan dan “kudeta” yang berat, kita melihat satu pelajaran.

Kata-kata membentuk cara kita mengingat, dan ingatan membentuk cara kita menjaga demokrasi.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah kejernihan.

Kejernihan untuk membedakan pengetahuan dari ketakutan, dan kebijakan dari prasangka.

Seperti pengingat yang sering dikutip tentang nalar publik: “Kebebasan dimulai dari keberanian untuk berpikir jernih.”