Otoritas pajak menegaskan pengetatan pengawasan pada 2025, termasuk larangan keras penggunaan informasi pribadi untuk memalsukan pengeluaran gaji. Dalam kebijakan ini, konektivitas data dengan Basis Data Kependudukan Nasional diperkuat untuk membantu mendeteksi ketidaksesuaian data.
Sejalan dengan langkah tersebut, organisasi pembayar pajak diwajibkan beralih menggunakan sertifikat pengurangan pajak elektronik. Melalui mekanisme ini, data dikirimkan secara langsung untuk memantau arus kas secara real-time.
Wajib pajak juga didorong memanfaatkan aplikasi eTax Mobile untuk menelusuri pendapatan, memeriksa kewajiban pajak, serta mengurangi risiko kelebihan deklarasi.
Bagi individu yang memiliki penghasilan lintas batas, otoritas kembali menekankan aturan mengenai penghasilan global. Individu yang tinggal di Vietnam diwajibkan melaporkan seluruh penghasilan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, disertai dokumen yang sah, guna menghindari pajak berganda.
Selain pengetatan aturan dan perluasan digitalisasi, sektor perpajakan meluncurkan kampanye dukungan puncak pada April. Kampanye ini ditujukan untuk membangun ekosistem pajak digital yang lebih transparan dan nyaman bagi warga maupun pelaku usaha.
