Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan komitmen kementeriannya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan energi.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Nusron mengatakan, dukungan ATR/BPN akan diperkuat melalui penyediaan lahan serta pengaturan tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional. “Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujarnya.
Secara nasional, Nusron menyebut potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Dari jumlah itu, wilayah Jawa diperkirakan memiliki potensi sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN masih melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terkait lokasi-lokasi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk proyek energi. Selain itu, kementerian juga akan mempercepat proses perizinan pemanfaatan ruang, termasuk melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar pengurusan berbagai izin lanjutan.
Nusron turut mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan dalam skema PSN sehingga penyesuaian tata ruang dan penyelesaian aspek pertanahan dapat berlangsung lebih cepat. “Dengan masuk ke dalam PSN, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan bisa dipercepat dan lebih terkoordinasi,” katanya.
Dalam rapat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Menurut Bahlil, percepatan pengembangan energi baru terbarukan dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih. Nusron dalam pertemuan itu didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
