Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memimpin percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 untuk menuntaskan kendala penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah daerah. Upaya ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis, 29 Januari 2026.
Peta skala 1:5.000 dinilai krusial karena memuat detail batas persil, jaringan jalan, sungai, hingga sempadan secara presisi. Tanpa peta tersebut, pemerintah daerah disebut kesulitan menyusun RDTR yang menjadi prasyarat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Dalam evaluasi capaian program, Nusron menyampaikan bahwa pada 2024 pemerintah baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, yang baru dapat digunakan pada pertengahan 2025. “Sekarang kita mendengarkan pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” kata Nusron.
Ia menegaskan ketiadaan peta skala besar masih menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RDTR, yang berdampak pada masuknya investasi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui percepatan penyediaan peta dasar yang lebih detail.
Program ILASPP resmi berjalan sejak Agustus 2025 setelah perjanjian pinjaman disahkan oleh World Bank. Proyek ini mengintegrasikan peran Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pada 2026, cakupan kolaborasi diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi. Keterlibatan ini ditujukan untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini menghambat kepastian hukum di kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi. Berdasarkan data 2025, kedua kementerian telah menginventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi, dengan nilai aset yang telah dievaluasi Kementerian Keuangan mencapai hampir Rp3 triliun.
“Ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang sekali karena nanti ini akan membantu kami dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan, dan juga meningkatkan valuasi tanah,” ujar Iftitah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pejabat dari Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Kehutanan. Pertemuan ini menjadi ajang sinkronisasi data antarlembaga agar peta yang dihasilkan memiliki akurasi tinggi dan dapat langsung diimplementasikan.
Pemerintah juga menjadwalkan rapat lanjutan untuk membahas rincian teknis pelaksanaan ILASPP pada 2026. Fokus utamanya tetap pada percepatan digitalisasi data pertanahan dan tata ruang untuk mendukung iklim investasi yang lebih sehat dan transparan.
