Mamuju Tengah — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Webinar Nasional bertajuk “Sosialisasi dalam Rangka Profesionalitas, Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa” pada Kamis (05/03/2026).

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah Rahman Yusuf menegaskan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantah Mamuju Tengah agar prinsip transparansi dan tanggung jawab menjadi pedoman utama dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja perlu mengedepankan transparansi saat menjalankan amanah pengelolaan anggaran.

“Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kata kuncinya kita harus memegang prinsip transparansi ketika diamanahkan untuk mengelola setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kita perlu bertanggung jawab dengan benar. Kita harus menghindar dari konflik-konflik kepentingan,” ujar Rahman Yusuf.

Menurutnya, pemahaman mengenai transparansi perlu menjadi dasar bagi setiap pegawai, terutama mereka yang akan menjalankan peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja, Rahman Yusuf mendorong jajaran yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa agar secara bertahap meningkatkan kompetensi.

Salah satu langkah yang disorot adalah mengikuti sertifikasi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman transparansi dalam pelaksanaan swakelola agar kinerja lebih akuntabel dan efisien. Selain itu, Rahman Yusuf menilai diperlukan integrasi yang lebih baik antara penyedia dan pelaksana swakelola dalam proses pengadaan.

“Oleh karena itu, sertifikasi ini penting diambil, untuk semakin mantap dalam menerapkan ilmu ini,” tuturnya.