Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) mengevaluasi pelaksanaan proyek Land Development Laboratory (LANDLAB) yang telah berjalan selama satu tahun.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan kerja sama tersebut menghasilkan kebijakan pertanahan yang aplikatif dan efektif, memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat sistem administrasi pertanahan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan evaluasi tidak hanya menilai capaian program, tetapi juga menekankan implementasi rekomendasi agar dapat menjadi kebijakan publik yang berdampak luas. “Tujuan kita bukan sekadar menilai kegiatan yang telah dilakukan, tetapi memastikan bahwa seluruh pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi dari LANDLAB dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata,” ujarnya saat membuka Joint Coordinating Committee (JCC) ke-2 proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ossy menambahkan, penguatan tata kelola pertanahan dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia menekankan pentingnya sistem administrasi pertanahan yang modern dan transparan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
LANDLAB merupakan kolaborasi Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, dan JICA dalam bentuk bantuan teknis. Proyek ini berlangsung pada 28 April 2025 hingga 27 April 2028.
Program tersebut difokuskan pada tiga kelompok kerja teknis (technical working group/TWG), yakni pengamanan tanah untuk pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.
Dalam satu tahun pelaksanaan, LANDLAB membahas sejumlah isu strategis, antara lain pengadaan tanah untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT), pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penguatan model bisnis Badan Bank Tanah.
Melalui tiga kelompok kerja itu, LANDLAB diharapkan dapat menghasilkan kebijakan berbasis data, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Ossy juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, tim ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang berkontribusi. Menurutnya, capaian yang diraih merupakan hasil komitmen bersama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Sementara itu, Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko, menilai pelaksanaan LANDLAB pada tahun pertama menunjukkan perkembangan positif di setiap kelompok kerja teknis. Ia turut mengapresiasi Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta kementerian dan lembaga terkait atas komitmen dan kerja sama aktif selama proyek berjalan.
Takeda menyatakan harapannya agar kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mendukung keberhasilan pembangunan pada masa mendatang.
