WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat memperketat kontrol informasi terkait konflik Iran dengan meminta perusahaan pencitraan satelit komersial menghentikan publikasi gambar wilayah perang di Timur Tengah. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah untuk membatasi akses visual yang berpotensi dimanfaatkan pihak lawan dalam operasi militer di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
Dalam perang modern, teknologi satelit berperan penting, mulai dari identifikasi target, panduan senjata, pelacakan rudal, hingga komunikasi militer. Permintaan pembatasan itu disampaikan otoritas di Washington kepada sejumlah perusahaan penyedia citra satelit komersial.
Planet Labs, perusahaan berbasis California yang mengoperasikan jaringan satelit pencitraan Bumi, mengonfirmasi telah menghentikan visualisasi wilayah Iran tanpa batas waktu. Perusahaan tersebut juga menyatakan akan menerapkan sistem distribusi citra yang lebih ketat.
“Di bawah sistem baru ini, Planet Labs akan merilis citra berdasarkan kasus per kasus untuk kebutuhan mendesak, misi penting, atau untuk kepentingan publik,” demikian pernyataan Planet Labs kepada pelanggan. Perusahaan itu menambahkan, “Ini adalah keadaan luar biasa dan kami melakukan semua yang kami bisa untuk menyeimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan kami.”
Kebijakan ini berkaitan dengan kekhawatiran bahwa Iran dapat mengakses citra satelit komersial, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Sejumlah analis ruang angkasa menilai keterbukaan data visual selama ini turut dimanfaatkan berbagai pihak, termasuk untuk kepentingan militer.
Pembatasan distribusi citra satelit juga berdampak pada jurnalis dan akademisi yang selama ini mengandalkan data tersebut untuk memantau dan meneliti wilayah konflik yang sulit dijangkau secara langsung.
Departemen Pertahanan AS (Pentagon) memilih tidak memberikan komentar terkait kebijakan tersebut dengan alasan menyangkut intelijen, menegaskan sensitivitas pengelolaan informasi dalam situasi konflik terbuka.
Sementara itu, perusahaan penyedia citra satelit lain seperti Vantor, yang sebelumnya dikenal sebagai Maxar Technologies, menyatakan tidak menerima permintaan langsung dari pemerintah AS. Meski demikian, perusahaan itu mengakui telah menerapkan pembatasan akses terhadap citra di sejumlah wilayah Timur Tengah yang menjadi area operasi militer aktif.
“Kontrol tersebut dapat mencakup pembatasan terhadap siapa yang dapat meminta gambar baru atau membeli gambar yang sudah ada dari wilayah tempat militer AS dan sekutunya aktif beroperasi, serta area yang aktif menjadi sasaran musuh,” kata juru bicara perusahaan.
Adapun BlackSky Technology belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait kebijakan tersebut.
Pembatasan distribusi citra satelit ini menandai pergeseran dalam pengelolaan informasi publik di era perang modern, ketika akses data visual tidak lagi sepenuhnya terbuka. Ke depan, kebijakan semacam ini dinilai berpotensi mempersempit ruang transparansi global sekaligus memperkuat kontrol negara atas informasi strategis di tengah konflik bersenjata.
