Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 akan diarahkan untuk mendukung program pemerintah pusat serta sejumlah isu strategis di Jakarta.
Hal itu disampaikan Teguh dalam acara Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dan Sinergi Legislatif-Eksekutif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat. Dalam kesempatan tersebut, Teguh menyebut APBD 2025 direncanakan sebesar Rp91,14 triliun, naik 11,53 persen dibanding APBD 2024.
Ia memaparkan postur APBD 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah Rp81,68 triliun, Belanja Daerah Rp82 triliun, serta Pembiayaan Daerah (neto) Rp643,41 miliar.
Teguh menjelaskan sejumlah isu strategis dalam penyusunan APBD 2025, antara lain penerapan sekolah swasta gratis tanpa menghapus bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, Pemprov DKI juga menekankan ketepatan sasaran pemberian bansos seperti KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung program pemerintah pusat, serta peningkatan akses hunian layak, aman, dan terjangkau.
APBD 2025 juga disebut akan digunakan untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), peningkatan jaringan transportasi publik guna menekan kemacetan dan polusi udara, penanganan stunting pada anak, serta upaya penanggulangan banjir melalui peningkatan kapasitas sungai dan saluran drainase.
Di sektor kesehatan, Teguh menyampaikan rencana peningkatan layanan melalui penyediaan fasilitas dan peralatan kesehatan berdasarkan standar kebutuhan layanan unggulan stratifikasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.
Isu lainnya yang turut dibahas meliputi upaya mempertahankan stabilitas dan ketahanan pangan, serta penanganan pengangguran melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi yang berlisensi atau bersertifikasi BNSP (Badan Nasional Standar Profesi).
Teguh menambahkan, dalam APBD 2025 telah dialokasikan belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp20,55 triliun atau 24,96 persen dari total belanja daerah. Sementara itu, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp36,3 triliun atau 44,3 persen dari total belanja daerah.
Dalam acara tersebut, Teguh yang didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta Khoerudin dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD DKI Jakarta atas fasilitasi pertemuan antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat sinergi. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat berjalan baik pada rapat kerja komisi yang dijadwalkan pekan berikutnya.
