Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Ia menyebut prinsip keterbukaan tersebut perlu diterapkan secara menyeluruh di wilayah Benua Etam.
Menurut Guntur, kualitas demokrasi di tingkat daerah tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam mengawasi dan mengawal kebijakan publik yang berjalan setiap hari.
Ia mengingatkan, minimnya keterlibatan masyarakat berpotensi membuat kebijakan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Karena itu, warga didorong untuk berani menyampaikan aspirasi serta ikut mengawasi jalannya program pemerintah.
“Kebijakan publik harus berpijak pada kebutuhan masyarakat. Tanpa partisipasi warga, arah kebijakan bisa melenceng. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk aktif bersuara dan terlibat,” ujar Guntur, Kamis (26/3/2026).
