Analis politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, mendesak pihak berwenang mengusut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis pembela HAM Andrie Yunus secara transparan.

Selamat menilai transparansi merupakan kebutuhan mendasar dalam demokrasi modern. “Dalam konteks demokrasi modern, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak,” kata Selamat dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Menurutnya, persoalan utama dalam pengungkapan kasus semacam ini bukan semata kemampuan teknis, melainkan konsistensi dan kemauan untuk membuka fakta kepada publik.

Ia juga menyinggung kapasitas teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum, mulai dari digital forensik hingga biometrik, yang dinilai sudah terbukti efektif dalam banyak pengungkapan perkara kriminal.

Namun, Selamat menilai publik kerap melihat adanya standar berbeda ketika sebuah kasus menyentuh internal institusi. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan dilema klasik dalam penegakan hukum, yakni potensi konflik kepentingan ketika sebuah institusi harus memeriksa dirinya sendiri.

“Dalam situasi seperti itu, transparansi menjadi ujian integritas yang paling nyata. Apakah hukum ditegakkan secara objektif atau justru dikompromikan demi menjaga citra?,” ujarnya.

Selamat mengatakan pengusutan kasus Andrie Yunus semestinya menjadi momentum refleksi lintas institusi. Ia menilai keterbukaan justru dapat memperkuat legitimasi, bukan melemahkannya, serta mengakui dan menindak pelanggaran internal merupakan bentuk keberanian institusional.

“Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi siapa yang lebih cepat atau lebih canggih, melainkan siapa yang lebih berani jujur kepada publik. Karena dalam negara hukum, tidak boleh ada ruang abu-abu,” kata Selamat.