Ancaman disinformasi dan misinformasi di Indonesia dinilai tidak lagi sebatas hoaks yang muncul menjelang pemilu. Di tengah perkembangan kecerdasan artifisial (AI), media sosial, serta perubahan pola konsumsi informasi, tantangan baru yang disebut Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI) atau manipulasi dan intervensi informasi asing mulai mendapat perhatian serius.
Isu tersebut dibahas dalam talkshow dan sesi berbagi bertajuk “Melawan Disinformasi dan FIMI melalui Cek Fakta serta Literasi Digital” yang digelar di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2026. Kegiatan ini juga menjadi forum berbagi pengalaman peserta program pelatihan dan fellowship yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama Internews.
Wakil Ketua AMSI Suwarjono mengatakan disinformasi kini menjadi tantangan bersama, bukan hanya bagi media, tetapi juga pembuat konten, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga masyarakat umum. Ia menilai arus disinformasi, misinformasi, dan hoaks saat ini membanjiri ruang publik tanpa menunggu momentum politik.
Menurut Suwarjono, perkembangan teknologi digital membuat setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara instan. Namun, kecepatan tersebut belum diimbangi pengawasan dan regulasi yang memadai, sehingga media sosial menjadi lahan subur penyebaran informasi palsu yang kerap didorong kepentingan politik maupun ekonomi.
Ia juga menyoroti perubahan perilaku audiens yang bergeser dari platform berita berbasis teks ke konten video di media sosial. Pergeseran itu, kata dia, memaksa media beradaptasi dalam memproduksi informasi sekaligus memperkuat praktik verifikasi di tengah derasnya arus konten digital.
Senior Project Officer Asia Internews Vino Lucero menyebut kolaborasi dengan AMSI dalam beberapa bulan terakhir berangkat dari kebutuhan mencari pendekatan baru dalam memproduksi konten cek fakta yang lebih relevan dengan pola konsumsi informasi saat ini. Ia menilai konten cek fakta selama ini umumnya disajikan dalam format konvensional.
Karena itu, Internews bersama AMSI mendorong eksperimen dan inovasi produksi konten, termasuk pemanfaatan format video yang lebih sesuai dengan karakter media sosial, sekaligus memperkenalkan isu FIMI kepada publik. Vino mengakui upaya memahami dan menghadapi FIMI masih terus berkembang dan belum semua jawaban tersedia, namun pendekatan baru melalui konten yang dirancang khusus untuk media sosial dinilai dapat membantu menjangkau audiens lebih luas.
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Fransiscus Xaverius Lilik Dwi Mardjianto menjelaskan konsep disinformasi dan misinformasi dinilai tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh bentuk manipulasi informasi yang berkembang saat ini. Ia menyebut Uni Eropa mulai memperkenalkan istilah FIMI pada 2021 untuk menjelaskan aktivitas manipulatif yang dilakukan secara sengaja, terkoordinasi, dan sistematis guna memengaruhi ekosistem informasi.
Menurut Lilik, FIMI tidak hanya menyasar produksi informasi, tetapi juga distribusi hingga konsumsi informasi untuk memengaruhi persepsi dan perilaku publik. Ia merinci elemen utama FIMI meliputi keterlibatan aktor asing, tujuan yang disengaja, koordinasi sistematis, praktik manipulasi informasi, serta upaya memengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan publik. Dampaknya dapat menyasar institusi demokrasi, proses politik, kepercayaan publik, hingga stabilitas sosial.
Lilik memaparkan operasi FIMI umumnya diawali perencanaan strategi dan produksi konten manipulatif dalam berbagai format. Konten kemudian didistribusikan melalui jaringan bot, troll, influencer, atau akun-akun terkoordinasi untuk memperluas jangkauan pesan. Strategi tersebut, kata dia, tidak hanya bertujuan menyebarkan informasi menyesatkan, tetapi juga membanjiri ruang publik agar informasi kredibel tenggelam di tengah kebisingan.
Ia menambahkan, ketika media kredibel tetap bertahan, media dapat menjadi target berikutnya, mulai dari serangan digital, doxxing, hingga ancaman fisik. Menurutnya, tujuan akhir praktik tersebut adalah mengikis kepercayaan publik terhadap media dan meruntuhkan otoritas kebenaran dalam ruang informasi.
Co-founder sekaligus Chief Editor Konde.co Luviana Ariyanti membagikan pengalaman medianya menghadapi serangan narasi yang menuduh organisasinya sebagai “antek asing”. Ia menuturkan serangan menguat pada 2025 setelah Konde.co menerima dukungan pendanaan dari Media Development Investment Fund (MDIF). Narasi serupa, kata dia, muncul kembali ketika sejumlah media independen meliput aksi-aksi sipil dan isu demokrasi.
Luviana mengatakan pihaknya melihat pola narasi yang berulang mengenai operasi asing dan belakangan memahami pola semacam itu dapat dibaca dalam kerangka FIMI. Ia menyebut serangan serupa juga menyasar sejumlah media lain seperti Project Multatuli, Tempo, dan Remotivi. Menurutnya, narasi yang dibangun bertujuan mendelegitimasi media dan kelompok masyarakat sipil dengan mengaitkannya pada kepentingan asing.
Editor Dialeksis Alfi Nora, salah satu peserta fellowship, menilai konsep FIMI masih relatif baru bagi publik Indonesia. Karena itu, ia menyebut tantangan besar media adalah menjelaskan fenomena tersebut secara sederhana dan relevan dengan konteks domestik. Ia mencontohkan, ketika konten tentang FIMI dipublikasikan, banyak pembaca bertanya siapa aktor sebenarnya di Indonesia.
Peserta lainnya, ilustrator Mojok.co Dena Isni Pasha, mengatakan proses mengidentifikasi suatu kasus sebagai FIMI tidak selalu mudah karena kerap tumpang tindih dengan bentuk disinformasi lain. Menurutnya, bahkan bagi media, mengategorikan suatu kasus sebagai FIMI atau bukan bukan perkara sederhana, dan tantangan berikutnya adalah menjelaskannya kepada audiens. Ia menilai pendekatan eksplanatif menjadi metode yang efektif untuk membantu publik memahami fenomena tersebut. Dena juga menyebut hoaks yang paling sering ia temukan berasal dari platform TikTok dan Facebook.
Diskusi ini berlangsung di tengah meningkatnya dominasi konten video sebagai sumber informasi masyarakat. Data MAFINDO mencatat terdapat 2.119 hoaks sepanjang paruh pertama 2024, dengan lebih dari seribu kasus berkaitan dengan isu politik. YouTube, Facebook, dan TikTok disebut menjadi platform utama penyebaran hoaks digital.
Melihat perkembangan itu, AMSI mengembangkan program pelatihan dan fellowship untuk memperkuat kemampuan organisasi media dalam memproduksi konten video cek fakta yang sesuai dengan karakter media sosial. Program ini mencakup pelatihan intensif pada Februari 2026 dan dilanjutkan fellowship produksi konten bagi media peserta.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, AMSI berharap media, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dapat membangun kolaborasi yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman manipulasi informasi yang kian kompleks.
